Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kominfo), baru-baru ini memberlakukan pembatasan pada program gratis ongkir. Kebijakan ini, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Layanan Pos Komersial, menimbulkan kontroversi dan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha dan konsumen. Awalnya, pemberitaan mengarahkan pada pembatasan gratis ongkir untuk platform e-commerce. Namun, Kominfo memberikan klarifikasi penting terkait hal ini.
Pembatasan ini membatasi diskon ongkir yang diberikan oleh perusahaan kurir maksimal tiga hari dalam sebulan. Kebijakan ini memicu perdebatan luas karena gratis ongkir telah menjadi pendorong utama pertumbuhan e-commerce di Indonesia selama lima tahun terakhir. Survei e-Conomy SEA 2023 oleh Google dan Temasek bahkan menunjukkan bahwa 70 persen konsumen Indonesia menjadikan bebas ongkir sebagai alasan utama belanja online.
Dampak Pembatasan Gratis Ongkir terhadap E-commerce
Kebijakan pemerintah ini berpotensi menimbulkan efek domino yang signifikan pada ekosistem e-commerce Indonesia. Penurunan daya beli konsumen akibat pembatasan gratis ongkir dikhawatirkan akan berdampak langsung pada omzet para pelaku usaha, terutama UMKM. YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) pun turut menyuarakan keprihatinannya, menilai kebijakan ini berpotensi mengubah perilaku konsumtif masyarakat dan mendesak adanya regulasi yang lebih komprehensif.
Perubahan ini juga dapat memengaruhi daya saing pelaku usaha. E-commerce yang sebelumnya bersaing ketat dengan menawarkan program gratis ongkir kini harus beradaptasi dengan aturan baru ini. Mereka perlu mencari strategi alternatif untuk menarik pelanggan dan mempertahankan pangsa pasar.
Klarifikasi Kominfo dan Tujuan Kebijakan
Kominfo menegaskan bahwa aturan ini hanya mengatur diskon ongkir yang diberikan langsung oleh perusahaan kurir, bukan subsidi dari platform e-commerce. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan kesehatan ekosistem e-commerce, khususnya layanan logistik. Pemerintah berargumen bahwa kebijakan ini penting untuk menciptakan persaingan yang sehat dan mencegah kerugian bagi layanan pos.
Kominfo membuka opsi evaluasi berdasarkan data dan tarif industri bagi e-commerce yang ingin memperpanjang periode diskon ongkir dari kurir. Artinya, batasan tiga hari sebulan bukanlah aturan yang kaku, tetapi dapat disesuaikan berdasarkan evaluasi dan kondisi industri e-commerce di Indonesia.
Pro dan Kontra Kebijakan Pembatasan Gratis Ongkir
Pembatasan gratis ongkir ini menuai beragam tanggapan. Pemerintah berpendapat bahwa kebijakan ini bertujuan untuk melindungi industri logistik dan menciptakan persaingan yang lebih sehat. Namun, banyak pihak, terutama pelaku UMKM, mengeluhkan potensi penurunan omzet akibat menurunnya daya beli konsumen.
YLKI misalnya, menilai kebijakan ini perlu kajian yang lebih komprehensif agar dampak negatifnya terhadap konsumen dapat diminimalisir. Di sisi lain, ada juga yang berpendapat bahwa kebijakan ini dapat mendorong inovasi di industri e-commerce untuk mencari strategi pemasaran yang lebih kreatif dan berkelanjutan.
Kebijakan pemerintah terkait pembatasan gratis ongkir masih terus menjadi perdebatan. Dampak jangka panjangnya terhadap konsumen, pelaku usaha, dan ekosistem digital secara keseluruhan masih perlu dipantau. Kominfo perlu terus berkomunikasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mencari solusi yang seimbang dan berkelanjutan. Transparansi dan evaluasi berkala atas dampak kebijakan ini sangat penting untuk memastikan keberhasilannya. Ke depannya, diharapkan kebijakan ini dapat diimbangi dengan program pendukung UMKM agar dampak negatifnya dapat diminimalisir.
