Organisasi Angkutan Sewa Khusus Indonesia (ORASKI) menolak keras wacana penurunan komisi pengemudi taksi online dari 20 persen menjadi 10 persen. Ketua Umum ORASKI, Fahmi Maharaja, menilai penurunan tersebut justru merugikan para pengemudi.
Fahmi menjelaskan bahwa penurunan komisi tak akan berdampak positif bagi kesejahteraan pengemudi. Justru sebaliknya, hal ini akan meningkatkan tarif bagi konsumen dan berpotensi mengurangi jumlah pengguna layanan taksi online.
1. Penolakan Keras terhadap Potongan Komisi 10 Persen
ORASKI memandang wacana penurunan komisi ini sebagai preseden buruk bagi ekosistem transportasi online yang sudah terbangun dengan baik. Selama ini, taksi online terbukti mampu bertahan tanpa subsidi pemerintah.
Fahmi menambahkan, penurunan komisi hanya akan menguntungkan perusahaan aplikasi dan bukan pengemudi. Para pengemudi akan menanggung beban penurunan pendapatan akibat berkurangnya pengguna layanan.
Kondisi ini akan berdampak pada penurunan pendapatan pengemudi secara signifikan. Mereka akan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
2. Desakan Subsidi Pemerintah untuk Pengemudi Taksi Online
Sebagai solusi, ORASKI mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan, untuk memberikan subsidi kepada pengemudi taksi online. Hal ini dinilai lebih efektif daripada hanya menurunkan komisi.
Bentuk subsidi yang diusulkan antara lain penghapusan PPN dan PPH dalam pembelian unit kendaraan, potongan pajak pembelian suku cadang, dan bantuan untuk edukasi pengemudi. Subsidi ini dirasa akan lebih berdampak positif bagi kesejahteraan pengemudi.
Pemerintah juga perlu melihat keberhasilan taksi online bertahan tanpa subsidi selama ini. Kebijakan yang diambil seharusnya mendukung, bukan malah membebani.
3. Asal Usul Wacana Penurunan Komisi dari BAM DPR
Wacana penurunan komisi 10 persen ini sebelumnya diusulkan oleh Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR, Adian Napitupulu. Napitupulu berpendapat bahwa komisi 20 persen dinilai terlalu tinggi dan tidak adil bagi pengemudi.
Napitupulu melihat pentingnya kesejahteraan para pengemudi. Oleh karena itu, ia mengusulkan penurunan komisi untuk meningkatkan pendapatan pengemudi.
Namun, pandangan ini berbeda dengan ORASKI yang melihat dampak negatif penurunan komisi tersebut. Mereka lebih menekankan pentingnya subsidi pemerintah daripada hanya menurunkan komisi.
Perbedaan pandangan ini menunjukkan kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh industri transportasi online. Perlu adanya dialog dan solusi yang komprehensif untuk mencapai kesejahteraan semua pihak.
Perlu diingat bahwa kesejahteraan pengemudi merupakan faktor penting dalam keberlangsungan industri taksi online. Kebijakan pemerintah harus memperhatikan aspek ini secara menyeluruh.
Ke depan, diharapkan akan ada diskusi lebih lanjut antara pemerintah, asosiasi pengemudi, dan perusahaan aplikasi untuk menemukan solusi terbaik. Solusi tersebut harus mampu menyeimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam ekosistem transportasi online.
Kesimpulannya, perdebatan mengenai penurunan komisi pengemudi taksi online menjadi sorotan. ORASKI menolak keras wacana tersebut dan lebih menekankan perlunya subsidi pemerintah untuk melindungi kesejahteraan pengemudi. Perbedaan pendapat ini menuntut solusi yang komprehensif dan mempertimbangkan semua aspek yang terkait.
