Seorang warga Cianjur, Jawa Barat, bernama Suherli (45), diduga menjadi korban salah tangkap dan penganiayaan oleh oknum anggota polisi dari Polres Cianjur. Kejadian ini terungkap setelah beredarnya video di media sosial TikTok yang memperlihatkan wajah Suherli lebam dan beberapa giginya rontok. Video tersebut viral beberapa hari sebelum akhirnya dihapus.
Suherli menjelaskan bahwa ia telah mencapai kesepakatan damai dengan pihak kepolisian dan menghapus video tersebut atas inisiatif sendiri. Namun, ia menegaskan tetap mendesak agar proses hukum terhadap para pelaku tetap berjalan.
Kronologi Kejadian Salah Tangkap dan Penganiayaan
Insiden bermula saat Suherli berkendara bersama rekannya di pertigaan Baros, Karangtengah, Cianjur. Mereka tiba-tiba dihadang oleh beberapa orang yang ternyata anggota polisi dari Polres Cianjur.
Para polisi sedang memburu Daftar Pencarian Orang (DPO). Karena tidak mengetahui situasi, Suherli memberontak saat hendak diamankan, sehingga mendapat tindakan represif.
Penganiayaan, menurut Suherli, tidak hanya terjadi di lokasi penangkapan, tetapi juga berlanjut saat pemeriksaan di kantor polisi. Setelah dipastikan bukan DPO, Suherli akhirnya dipulangkan dalam kondisi luka dan memar.
Saat ini, kondisi Suherli berangsur pulih, meski masih merasakan nyeri di pinggang. Meskipun telah berdamai, ia berharap proses hukum tetap berlanjut untuk memberikan keadilan.
Pernyataan Resmi Pihak Kepolisian
Kepolisian Polres Cianjur mengakui kejadian tersebut. KBO Satuan Reserse dan Kriminal Polres Cianjur, Inspektur Satu Dudi Suharyana, menyatakan kasus ini telah diselesaikan secara kekeluargaan.
Dudi menjelaskan insiden dipicu kesalahpahaman yang berujung pada kekerasan oleh personel di lapangan. Pihaknya menyampaikan permohonan maaf dan berharap kejadian serupa tak terulang.
Polisi berkomitmen untuk melakukan introspeksi diri dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dukungan masyarakat diharapkan untuk membantu kepolisian memberikan pelayanan terbaik.
Dampak dan Tindak Lanjut Kasus
Kasus ini menimbulkan kekhawatiran publik tentang potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat kepolisian. Kejadian ini menjadi sorotan dan menuntut transparansi dalam proses hukum yang dijalankan.
Meskipun Suherli telah berdamai dan kasusnya diselesaikan secara kekeluargaan, tetap penting untuk memastikan adanya pengawasan ketat agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
Permintaan Suherli agar proses hukum tetap berlanjut menunjukkan pentingnya pertanggungjawaban bagi oknum yang terlibat. Hal ini penting untuk penegakan hukum dan kepercayaan publik terhadap kepolisian.
Kejadian ini menjadi pengingat pentingnya pelatihan dan pengawasan yang ketat terhadap anggota kepolisian dalam menjalankan tugas. Standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan tegas sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman dan tindakan represif.
Kasus ini diharapkan menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak, baik bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat umum. Saling memahami dan menghormati hukum menjadi kunci penting terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat yang baik.
Semoga kasus ini menjadi titik balik untuk perbaikan sistem penegakan hukum di Indonesia. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci penting membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.
