Kepala Desa Karangsari, Cirebon, Casmari, baru-baru ini menjadi sorotan publik setelah video aksi sawernya di sebuah kelab malam viral di media sosial. Peristiwa yang terjadi pada Kamis, 29 Mei 2025 ini menimbulkan pertanyaan tentang asal usul uang yang digunakan dan etika jabatannya sebagai seorang pejabat publik. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon pun langsung bergerak cepat melakukan investigasi.
Pemeriksaan terhadap Casmari dilakukan pada Kamis, 13 Juni 2025. Pihak DPMD ingin memastikan motif dan sumber dana yang digunakan untuk aksi sawer tersebut. Hasil pemeriksaan kemudian disampaikan kepada publik.
Pemeriksaan Casmari oleh DPMD Cirebon
Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Cirebon, Dani Irawadi, menjelaskan bahwa Casmari telah menjalani pemeriksaan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dalam pemeriksaan tersebut, Casmari memberikan keterangan lengkap mengenai insiden yang terjadi.
Ia menjelaskan kepada penyidik bahwa aksi sawer tersebut dilakukan atas inisiatif pribadi dan menggunakan uang pribadi. Casmari memastikan bahwa uang yang digunakan, berupa pecahan Rp50.000, bukanlah berasal dari dana desa, APBN, atau APBD. Pernyataan ini disampaikan Dani Irawadi kepada Kompas.com pada Kamis petang, 12 Juni 2025.
Klarifikasi dan Teguran Keras
Meskipun secara aturan Casmari tidak melanggar Peraturan Bupati Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu atau Kepala Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon tetap memberikan surat teguran keras. Hal ini dilakukan mengingat posisi Casmari sebagai pejabat publik.
Teguran tersebut menekankan pentingnya memperhatikan tanggung jawab sebagai kepala desa, jabatan yang diembannya sejak tahun 2023. Aksi sawer tersebut dinilai lebih sebagai masalah moral dan etika ketimbang pelanggaran hukum. Casmari pun telah menyampaikan permohonan maaf atas tindakannya.
Dampak dan Pesan Moral
Setelah memberikan keterangan di DPMD, Casmari meninggalkan kantor melalui pintu belakang. Saat dikonfirmasi wartawan Kompas.com di lokasi, ia hanya menyampaikan permintaan maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
Insiden ini menjadi pelajaran berharga bagi para pejabat publik. Meskipun tidak terdapat pelanggaran hukum, perilaku yang tidak sesuai etika dan norma sosial dapat berdampak negatif terhadap citra dan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan publik merupakan modal utama bagi keberhasilan pemerintahan. Oleh karena itu, setiap pejabat publik perlu senantiasa menjaga integritas dan perilaku yang terpuji. Semoga kasus ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak.
