Pemerintah Kota Bandung menyatakan dukungan penuh terhadap proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Proses hukum ini terkait dugaan korupsi dana hibah untuk organisasi Pramuka pada tahun anggaran 2017, 2018, dan 2020. Pemkot Bandung menekankan komitmennya untuk menjaga integritas dan memperkuat sistem pengawasan internal.
Pihak Pemkot Bandung sepenuhnya menyerahkan penanganan kasus ini kepada aparat penegak hukum. Mereka menghormati proses hukum yang tengah berlangsung dan akan mengikuti perkembangannya. Pernyataan ini disampaikan Sekretaris Daerah Kota Bandung, Zulkarnain Iskandar, melalui siaran pers pada Jumat, 13 Juni 2025.
Dukungan Penuh Pemkot Bandung terhadap Proses Hukum
Pemkot Bandung menegaskan bahwa meskipun kasus dugaan korupsi ini terjadi sebelum kepemimpinan mereka saat ini, komitmen untuk memperbaiki tata kelola hibah tetap diprioritaskan. Pemkot Bandung berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana hibah di masa mendatang.
Pihak Pemkot Bandung juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil. Mereka menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, tetapi siapa pun yang terbukti terlibat dalam korupsi harus bertanggung jawab.
Langkah Pemkot Bandung Pasca Penetapan Tersangka
Kasus dugaan korupsi dana hibah senilai Rp 6,5 miliar ini telah menetapkan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kota Bandung sebagai tersangka. Kejadian ini menjadi peringatan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Bandung untuk selalu bekerja secara akuntabel dan bertanggung jawab.
Zulkarnain Iskandar menambahkan bahwa seluruh ASN di lingkungan Pemkot Bandung harus mematuhi aturan dan bekerja secara transparan. Hal ini penting untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.
Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Hibah
Sebagai tindak lanjut, Pemkot Bandung akan segera menunjuk pejabat pengganti untuk Kadispora. Hal ini dilakukan agar pelayanan publik tetap berjalan optimal dan tidak terganggu oleh proses hukum yang sedang berlangsung.
Pemkot Bandung berencana untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan dana hibah. Evaluasi ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan memastikan penggunaan dana hibah sesuai dengan peruntukannya. Pembelajaran dari kasus ini akan diimplementasikan dalam bentuk peningkatan sistem pengawasan internal dan pelatihan bagi ASN.
Proses penegakan hukum yang sedang berjalan ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi. Ketegasan Pemkot Bandung dalam mendukung proses hukum ini menunjukkan komitmen mereka dalam memberantas korupsi di lingkungan pemerintahan. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara menjadi kunci penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik. Dengan langkah-langkah yang tegas dan komprehensif, diharapkan kasus ini dapat menjadi pelajaran berharga untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di masa depan.
