Pencabutan izin empat perusahaan tambang nikel di Raja Ampat oleh pemerintah Indonesia menimbulkan pertanyaan besar tentang dampak pertambangan di pulau-pulau kecil. Keputusan ini, yang dikecualikan untuk PT Gag Nikel (BUMN), menunjukkan dilema antara keuntungan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Terlebih, masih ada puluhan pulau kecil lainnya di Indonesia yang berpotensi menghadapi ancaman serupa.
Pemerintah mencatat pendapatan Rp 107,8 triliun dari industri mineral dan batubara pada 2024, namun angka ini dinilai tidak sebanding dengan perkiraan kerugian lingkungan mencapai Rp 60 triliun per tahun. Artikel ini akan mengulas lebih dalam kontroversi pertambangan nikel di Raja Ampat, menganalisis potensi ancaman di pulau-pulau kecil lainnya, dan mengeksplorasi dampak ekonomi serta lingkungannya.
Pencabutan Izin Tambang di Raja Ampat: Langkah Tepat atau Kompromi?
Pemerintah Indonesia resmi mencabut izin usaha pertambangan empat perusahaan di Raja Ampat.
Keempat perusahaan tersebut adalah PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, PT Anugerah Surya Pratama, dan PT Nurham.
Pencabutan izin didasarkan pada pertimbangan lingkungan dan aspek teknis, termasuk masuknya area pertambangan ke dalam kawasan geopark.
Namun, izin PT Gag Nikel, perusahaan milik negara, dipertahankan dengan pengawasan ketat dari pemerintah.
Hal ini memicu kontroversi karena Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sebelumnya menyatakan operasional PT Gag Nikel berada di kawasan hutan lindung dan pulau kecil, sehingga memerlukan peninjauan ulang izin lingkungan dan pemulihan dampak ekologis.
Ancaman Pertambangan di Pulau-Pulau Kecil Indonesia
Indonesia memiliki ribuan pulau kecil, dan setidaknya 35 di antaranya berpotensi terdampak pertambangan.
Data menunjukkan terdapat 195 izin usaha pertambangan di 35 pulau kecil tersebut, dengan luas konsesi mencapai 351.933 hektare.
Pulau Kabaena di Sulawesi Tenggara menjadi contoh nyata dampak negatif pertambangan.
Sekitar 73% wilayah pulau ini telah terbebani izin pertambangan, mengakibatkan penggundulan hutan, pencemaran laut, dan dampak buruk pada mata pencaharian penduduk lokal.
Selain pertambangan, hingga pertengahan 2023, sekitar 226 pulau kecil telah diprivatisasi untuk berbagai kepentingan, termasuk pariwisata dan konservasi.
Dampak Ekonomi dan Lingkungan: Sebuah Perhitungan yang Kompleks
Pendapatan negara dari sektor mineral dan batubara memang signifikan, namun perlu dikaji lebih mendalam.
Peneliti dari Celios meragukan klaim pemerintah tentang pendapatan sektor pertambangan dan memprediksi penurunan kontribusi di masa mendatang.
Tren penurunan harga batu bara dan nikel di pasar global, dipengaruhi faktor tren mitigasi perubahan iklim dan potensi kelebihan pasokan, menjadi salah satu penyebabnya.
Lebih lanjut, kerugian lingkungan akibat pertambangan jauh lebih besar daripada keuntungan ekonomi yang didapat.
Studi kasus menunjukkan kerugian mencapai puluhan hingga ratusan triliun rupiah per tahun, akibat deforestasi, pencemaran, dan biaya kesehatan.
Kerusakan ekosistem, khususnya terumbu karang, memerlukan waktu pemulihan yang sangat lama dan biaya yang tak terhitung.
Penting untuk mempertimbangkan nilai kontribusi alam (NCP) yang hilang akibat pertambangan, termasuk nilai ekosistem sebagai penyedia pangan, pariwisata, dan penyerapan karbon.
Pulau-pulau kecil seringkali menjadi pusat keanekaragaman hayati dengan spesies endemik yang terancam punah.
Aktivitas pertambangan mengancam habitat dan kelangsungan hidup spesies-spesies tersebut.
Penghilangan mata pencaharian penduduk lokal, khususnya nelayan dan petani, juga menjadi dampak sosial ekonomi yang signifikan.
Kesimpulannya, perlu ada perimbangan yang lebih bijak antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Evaluasi menyeluruh terhadap izin pertambangan di pulau-pulau kecil, pengembangan model ekonomi berkelanjutan, dan penegakan hukum yang tegas sangat penting untuk memastikan masa depan yang lebih baik bagi lingkungan dan masyarakat Indonesia.
