Pemerintah Australia menyatakan keprihatinan terkait laporan yang menyebutkan Rusia berupaya menempatkan pesawat jarak jauhnya di Indonesia. Laporan tersebut, yang berasal dari situs web militer Amerika Serikat, Janes, menyatakan Rusia telah mengajukan permintaan resmi untuk menggunakan Pangkalan Angkatan Udara Manuhua di Biak Numfor, Papua. Hal ini memicu reaksi cepat dari Australia yang segera melakukan konfirmasi kepada pemerintah Indonesia.
Wakil Perdana Menteri Australia, Richard Marles, langsung menghubungi Menteri Pertahanan Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin. Sjafrie Sjamsoeddin dengan tegas membantah laporan tersebut.
Bantahan Indonesia dan Kecemasan Australia
Menteri Pertahanan Indonesia memastikan belum menerima permintaan resmi dari Rusia untuk menggunakan pangkalan udara di Biak. Meskipun demikian, kemungkinan permintaan tersebut diajukan pada level yang lebih rendah masih terbuka. Australia tetap waspada mengingat potensi dampak negatif dari kehadiran militer Rusia di wilayah tersebut.
Kedekatan lokasi Papua dengan Australia memicu kekhawatiran serius. Potensi pemantauan fasilitas pertahanan AS di Pasifik Barat, termasuk di Guam, oleh Rusia dari pangkalan di Indonesia, semakin memperkuat kecemasan tersebut.
Sejarah dan Implikasi Strategis
Pada tahun 2017, Rusia pernah melakukan misi penerbangan dua pesawat pengebom berkemampuan nuklir dari pangkalan udara di Biak. Misi tersebut diduga sebagai latihan pengumpulan intelijen. Kejadian tersebut menambah kekhawatiran akan potensi perluasan pengaruh militer Rusia di kawasan tersebut.
Pakar strategi dari Australian Strategic Policy Institute, Malcolm Davis, menilai Indonesia kemungkinan besar akan menolak permintaan Rusia. Tekanan dari Australia, Jepang, dan Amerika Serikat diperkirakan akan menguatkan posisi Indonesia untuk menolak.
Respons Pemerintah Australia dan Reaksi Politik
Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, mengungkapkan pemerintah Australia sedang berusaha mengkonfirmasi akurasi laporan tersebut. Ia menyatakan Rusia sebagai kekuatan yang mengganggu stabilitas regional, dan Presiden Putin berupaya memperluas pengaruhnya.
Pemimpin Oposisi Australia, Peter Dutton, menyebut kegagalan pemerintah Australia untuk mendapatkan peringatan dini tentang permintaan Rusia sebagai “kegagalan hubungan diplomatik yang fatal”. Ia menekankan perlunya penjelasan yang transparan dari pemerintah. Ia juga menyampaikan pesan tegas kepada Presiden Putin bahwa Rusia tidak diterima di kawasan tersebut.
Tanggapan Pihak Indonesia
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia dan juru bicara Kementerian Pertahanan Indonesia, Brigadir Jenderal Freda Ferdinand Wenas Inkiriwang, menyatakan belum menerima informasi terkait permintaan tersebut. Pemerintah Indonesia hingga saat ini belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait laporan ini.
Meskipun Perdana Menteri Anthony Albanese memastikan pemerintah sedang melakukan klarifikasi, kejelasan informasi masih dibutuhkan untuk meredakan kecemasan yang berkembang di Australia. Perluasan hubungan pertahanan Australia-Indonesia berlangsung cepat, tetapi hubungan Rusia-Indonesia juga mengalami peningkatan, terlihat dari kunjungan pejabat militer senior Rusia ke Indonesia pada Februari lalu.
Kesimpulan
Laporan mengenai potensi penempatan pesawat militer Rusia di Papua menimbulkan ketegangan geopolitik di kawasan. Meskipun Indonesia telah membantah adanya permintaan resmi, Australia tetap waspada dan mendesak transparansi informasi. Kejadian ini menyoroti kompleksitas hubungan regional dan pentingnya komunikasi yang efektif antara negara-negara terkait untuk menjaga stabilitas kawasan. Ke depannya, perkembangan situasi ini perlu terus dipantau mengingat potensi implikasi strategis yang luas. Perkembangan hubungan antara Rusia dan Indonesia, serta dampaknya terhadap keseimbangan kekuatan di kawasan Indo-Pasifik, akan menjadi fokus perhatian internasional.
