Nama Erni Ariyanti Sitorus, Ketua DPRD Sumatera Utara dari Partai Golkar, kini menjadi sorotan publik. Pernyataannya terkait sengketa wilayah antara Sumatera Utara dan Aceh memicu kontroversi.
Erni mendorong pemerintah provinsi untuk mempertahankan empat pulau yang kini secara sah menjadi milik Aceh. Hal ini dianggap sejumlah pihak perlu ditangani lebih hati-hati.
Pernyataan tersebut memicu perdebatan di masyarakat, mengingat sensitivitas isu batas wilayah antarprovinsi yang melibatkan aspek hukum, otonomi daerah, dan sentimen kedaerahan.
Kontroversi ini juga berimbas pada kehidupan pribadi Erni. Warganet ramai-ramai menelusuri latar belakang keluarganya di media sosial.
Latar Belakang Erni Ariyanti Sitorus
Erni Ariyanti Sitorus lahir pada 5 Oktober 1990 di Rantau Prapat, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara. Ia memiliki latar belakang pendidikan hukum, menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan Magister Kenotariatan (M.Kn.).
Pendidikannya tersebut mendukung perannya sebagai Ketua DPRD Sumut, menangani fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan di lembaga tersebut.
Kiprah politik Erni tak lepas dari pengaruh ayahnya, Khairuddin Syah Sitorus atau Haji Buyung. Haji Buyung merupakan tokoh berpengaruh di politik lokal Sumatera Utara.
Haji Buyung pernah menjabat sebagai Bupati Labuhanbatu Utara selama dua periode (2010-2015 dan 2016-2021). Namun, ia juga pernah tersandung kasus korupsi.
Haji Buyung divonis 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp100 juta (subsider 2 bulan kurungan) atas kasus suap terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN tahun 2017 dan 2018.
Vonis tersebut dijatuhkan Pengadilan Negeri Medan pada 8 April 2021. Kasus ini mencoreng namanya di dunia politik.
Kontroversi Pernyataan Sengketa Wilayah
Pernyataan Erni Ariyanti mengenai sengketa empat pulau antara Sumatera Utara dan Aceh menimbulkan perdebatan. Ia mendukung upaya mempertahankan pulau-pulau tersebut untuk Sumatera Utara.
Sikap Erni ini dianggap oleh beberapa pihak terlalu tergesa-gesa dan kurang mempertimbangkan aspek hukum yang rumit. Isu ini melibatkan kepentingan dua provinsi dan berpotensi menimbulkan konflik sosial.
Pengamat hukum tata negara perlu memberikan pendapatnya terkait hal ini. Pernyataan resmi dari pemerintah provinsi terkait sikapnya atas pernyataan Erni juga dinantikan.
Erni Ariyanti: Sejarah dan Makna Politik
Erni Ariyanti Sitorus menorehkan sejarah sebagai perempuan kedua yang menjabat Ketua DPRD Sumut. Sebelumnya, posisi tersebut dipegang Darmataksiah pada periode 2008-2009.
Pencapaian Erni penting untuk representasi perempuan dalam kepemimpinan daerah. Kiprahnya di dunia politik patut menjadi sorotan dan perhatian.
Pernyataan kontroversial Erni menunjukkan kompleksitas peran perempuan dalam politik. Ke depannya, diperlukan komunikasi yang lebih baik dan terukur dalam menyikapi isu sensitif seperti sengketa wilayah.
Semoga ke depannya, isu sengketa wilayah ini dapat diselesaikan secara bijak dan damai melalui jalur hukum dan dialog yang konstruktif. Peran perempuan dalam politik membutuhkan keseimbangan antara keberanian dan kehati-hatian.
