Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mengambil beberapa keputusan kebijakan yang signifikan, memicu beragam reaksi publik. Beberapa langkah korektifnya, seperti penolakan kenaikan PPN dan penghentian izin tambang nikel di Raja Ampat, dinilai sebagian pihak sebagai intervensi berlebihan. Namun, pandangan ini perlu dikaji lebih mendalam.
Seorang pengamat kebijakan publik melihat tindakan Presiden sebagai kepemimpinan yang adaptif dan taktis, bukan sekadar pencitraan. Keberanian merespon aspirasi rakyat secara cepat dan konkret justru patut diapresiasi dalam kompleksitas permasalahan negara.
Respon Cepat Presiden terhadap Aspirasi Publik
Tindakan Presiden Prabowo dalam mengoreksi kebijakan yang kontroversial mencerminkan kepemimpinan yang responsif terhadap kebutuhan rakyat. Ini bukan tanda kelemahan, melainkan bukti negara demokratis yang bekerja.
Mendengarkan suara rakyat merupakan inti dari kebijakan publik yang baik. Pemerintah yang hadir dan merespon secara konkret menunjukkan komitmen terhadap demokrasi.
Narasi Negatif dan Disinformasi
Framing negatif seperti “pahlawan kesiangan” tidak muncul secara spontan. Bukti menunjukkan adanya aktor yang secara sistematis menyebarkan disinformasi untuk mempengaruhi opini publik.
Pengakuan seorang advokat Wilmar Group, Marcella Santoso, yang terlibat dalam penyebaran isu negatif terhadap Kejaksaan Agung dan pemerintah, menjadi contoh nyata. Kampanye disinformasi ini bertujuan untuk melindungi kepentingan pihak-pihak tertentu, termasuk para koruptor.
Pentingnya Koordinasi dan Ketahanan Komunikasi Publik
Agar pemerintah dapat lebih efektif dan efisien, koordinasi antar kementerian dan lembaga perlu ditingkatkan. Proses uji publik yang matang dan komunikasi yang transparan akan meminimalisir kebingungan publik.
Dengan demikian, Presiden tidak perlu terus-menerus bertindak sebagai korektor akhir. Namun, jika koreksi diperlukan, hal tersebut tidak serta merta berarti pemimpin tidak kompeten, tetapi justru menunjukkan kepemimpinan yang responsif dan tepat.
Membangun Ketahanan Komunikasi Publik
Pemerintah perlu memperkuat ketahanan komunikasi publik, bukan untuk membungkam kritik, melainkan untuk memastikan informasi yang diterima masyarakat akurat. Hal ini penting untuk membedakan antara kritik konstruktif dan kampanye disinformasi.
Masyarakat juga perlu memiliki kemampuan literasi digital yang baik untuk mendeteksi berita palsu dan memahami konteks informasi.
Kepemimpinan Adaptif di Era Disinformasi
Kepemimpinan Presiden Prabowo dalam merespon berbagai isu menunjukkan kemampuan adaptasi dan taktik yang relevan di era kebisingan informasi. Kemampuan untuk tetap berpihak pada rakyat di tengah tumpang tindihnya kepentingan merupakan hal yang krusial.
Presiden Prabowo telah menunjukkan kepemimpinan yang tegas, transparan, dan demokratis dalam merespon aspirasi rakyatnya. Keputusan-keputusan yang diambil bertujuan untuk mengakomodasi kepentingan berbagai pihak tanpa mengorbankan kepentingan publik.
Trubus Rahadiansyah, pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, menekankan pentingnya membedakan antara kritik yang berlandaskan kepedulian publik dan kampanye disinformasi yang sistematis. Kepemimpinan yang adaptif dan responsif terhadap aspirasi rakyat menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan era informasi yang penuh kebisingan. Melalui koordinasi yang baik dan ketahanan komunikasi publik yang kuat, diharapkan pemerintahan dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan transparan.
