Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan PT Insight Investments Management (IIM) sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyimpangan investasi PT Taspen. Nilai kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 1 triliun.
Penggeledahan Kantor PT IIM dan Temuan Bukti
Sebagai tindak lanjut penetapan tersangka, KPK melakukan penggeledahan di kantor PT IIM di Jakarta Selatan. Penggeledahan ini membuahkan sejumlah dokumen penting.
Dokumen yang diamankan meliputi catatan keuangan, transaksi efek, daftar aset, Bukti Benda Elektronik (BBE), dan dua unit kendaraan roda empat. Bukti-bukti ini akan menjadi bahan penyelidikan lebih lanjut.
Perkembangan Kasus Penyimpangan Investasi PT Taspen
Kasus ini merupakan pengembangan dari penyidikan dugaan penyimpangan investasi di PT Taspen yang dikelola oleh PT IIM sebagai manajer investasi. Direktur Utama PT Taspen, Antonius Nicholas Stephanus Kosasih, dan Direktur PT IIM, Ekiawan Heri Primaryanto, juga terlibat dalam kasus ini.
KPK menemukan fakta keterlibatan beberapa pihak, termasuk korporasi, sehingga penyidikan baru dibuka untuk meminta pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).
Penyidik KPK telah mengidentifikasi pihak-pihak yang menerima dan menikmati aliran uang dalam perkara ini. Identifikasi ini menjadi kunci dalam mengungkap seluruh jaringan pelaku.
Kerugian Negara Rp 1 Triliun dan Perhitungan BPK
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyampaikan hasil pemeriksaan investigatif terkait perhitungan kerugian negara dalam kasus PT Taspen kepada KPK. Hasil pemeriksaan menunjukkan kerugian negara mencapai Rp 1 triliun.
Perhitungan kerugian negara tersebut dilakukan sesuai dengan permintaan KPK. BPK menyimpulkan adanya penyimpangan yang berindikasi pidana.
Direktur Jenderal Pemeriksaan Investigasi BPK, I Nyoman Wara, menyampaikan temuan tersebut secara langsung kepada KPK. Kesimpulan ini menguatkan penetapan tersangka dan langkah-langkah investigasi selanjutnya.
Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap pengelolaan investasi perusahaan negara. Langkah KPK dalam menjerat korporasi sebagai tersangka merupakan langkah signifikan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
