Praktik rangkap jabatan puluhan wakil menteri (wamen) sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak usahanya menimbulkan kekhawatiran publik. Hal ini menjadi sorotan karena dinilai kurang beralasan logis, selain sebagai strategi bagi-bagi jabatan politik.
Rangkap Jabatan Wamen: Pertanyaan Kualitas Kinerja
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mengungkapkan bahwa rangkap jabatan di pemerintahan memang lazim terjadi. Namun, ia mempertanyakan kapasitas dan kompetensi wamen yang ditunjuk.
Menurutnya, mayoritas wamen diangkat berdasarkan pertimbangan politis, bukan kompetensi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan kualitas kinerja mereka.
Jamiluddin menilai kemampuan sebagian besar wamen tergolong biasa-biasa saja. Oleh karena itu, ia meragukan kemampuan mereka dalam menjalankan tugas ganda secara optimal.
Hanya “Manusia Superior” yang Mampu?
Meskipun tidak sepenuhnya menolak prinsip rangkap jabatan, Jamiluddin menekankan bahwa hanya individu dengan kapasitas luar biasa yang mampu menjalankan tugas ganda secara efektif.
Ia mencontohkan BJ Habibie yang pernah merangkap jabatan sebagai Wakil Presiden dan Menteri Negara Riset dan Teknologi pada masa orde baru. Namun, individu sekapasitas Habibie sangatlah langka.
Menurutnya, kondisi tersebut berbeda dengan para wamen saat ini. Kompetensi mereka dinilai hanya standar, tidak sebanding dengan kapasitas yang dibutuhkan untuk rangkap jabatan.
Dampak Terhadap Kinerja BUMN
Dampak dari fenomena rangkap jabatan wamen ini sudah terlihat. Kinerja BUMN, menurut Jamiluddin, cenderung stagnan bahkan memburuk di banyak sektor.
Ia menyoroti sedikitnya BUMN yang berhasil dan banyaknya yang merugi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan efektivitas dan efisiensi pengelolaan BUMN.
Kesimpulannya, rangkap jabatan bukanlah masalah asalkan dipegang oleh individu yang memiliki kapasitas luar biasa. Namun, pada kasus wamen yang merangkap jabatan di BUMN, kompetensi mereka menjadi pertanyaan besar yang berdampak pada kinerja BUMN itu sendiri. Transparansi dan evaluasi kinerja yang ketat sangat diperlukan untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas pemerintahan.
