Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, menekankan pentingnya etika dalam menjaga eksistensi bangsa Indonesia. Hal ini disampaikannya dalam Forum Diskusi Aktual Berbangsa dan Bernegara (FDABB) di Islamic Book Fair (IBF) 2025, Jakarta, Sabtu (21/6/2025). Acara tersebut juga menandai peluncuran buku terbarunya, “Negara Sejahtera Berlandaskan Etika”.
Diskusi yang dihadiri oleh berbagai narasumber dari berbagai sektor ini membahas tema yang sama dengan judul buku tersebut. Selain Hidayat Nur Wahid, hadir pula Menteri Ketenagakerjaan RI Prof. Yassrierli, anggota MPR RI Sohibul Iman dan Kurniasih Mufidayati, anggota Dewan Pers Asep Setiawan, serta Wakil Wali Kota Serang Nur Agis Aulia.
Etika sebagai Landasan Eksistensi Bangsa
Hidayat Nur Wahid, atau HNW, mengungkapkan bahwa etika merupakan kunci keberlangsungan hidup suatu bangsa. Ia mengutip Syawqi Bey, tokoh sastra Mesir, yang menyatakan bahwa bangsa hanya akan tetap eksis selama etika dijunjung tinggi.
HNW menekankan bahwa tanpa etika, suatu bangsa tidak akan bertahan. Hal ini menjadi dasar pemikiran penting dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.
Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 sebagai Landasan Etika
Lebih lanjut, HNW menjelaskan bahwa etika bukan sekadar konsep abstrak. Etika merupakan prinsip fundamental yang tertanam dalam ideologi negara, yaitu Pancasila.
Sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, menjadi landasan utama dalam membangun etika kehidupan berbangsa. Hal ini menjadi pondasi moral bagi seluruh aspek kehidupan bernegara.
Pembukaan UUD 1945 juga menegaskan cita-cita Indonesia sebagai negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kesejahteraan umum, menurutnya, tidak dapat terwujud tanpa pondasi etika yang kuat.
Tujuan negara, sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, bukan hanya melindungi segenap bangsa dan mencerdaskan kehidupan rakyat, tetapi juga mewujudkan kesejahteraan umum.
Kesejahteraan berkeadilan, yang merupakan cita-cita termuat dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, merupakan implementasi sila ke-5 Pancasila. Hal ini tak terpisahkan dari pengamalan sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa.
Relevansi TAP MPR No. VI Tahun 2001 dan Refleksi Buku “Negara Sejahtera Berlandaskan Etika”
HNW juga menyoroti pentingnya sosialisasi kembali TAP MPR No. VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. TAP MPR tersebut masih relevan dan perlu diterapkan dalam kehidupan berbangsa saat ini.
Buku “Negara Sejahtera Berlandaskan Etika” yang diluncurkan merupakan refleksi atas kondisi bangsa Indonesia. Seringkali terjadi kesenjangan antara nilai-nilai etika yang disepakati dan realitas di lapangan.
Buku ini bertujuan mengingatkan bahwa negara yang ingin mewujudkan kesejahteraan harus berlandaskan etika. Meskipun tidak mungkin mencapai utopia, komitmen beretika dan kepatuhan pada kesepakatan bersama sangat penting bagi bangsa dan negara.
Forum Diskusi Aktual Berbangsa dan Bernegara ini merupakan bagian dari komitmen MPR RI dalam memperkuat pemahaman konstitusi dan nilai-nilai kebangsaan. Pendekatan etis dan religius, sesuai Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, semakin dibutuhkan di tengah dinamika sosial-politik saat ini.
Dengan demikian, upaya untuk menegakkan etika dan nilai-nilai Pancasila diharapkan dapat mewujudkan cita-cita Indonesia yang adil dan makmur, menyambut Indonesia Emas 2045.
