Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi di lingkungan MPR. Penyelidikan ini berfokus pada kasus gratifikasi yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Jenderal MPR.
Sejumlah mantan pejabat MPR telah dipanggil untuk dimintai keterangan. KPK berupaya mengungkap seluruh rangkaian peristiwa yang terjadi dan siapa saja yang terlibat dalam kasus ini.
Pemeriksaan Dua Mantan Pejabat MPR
Penyidik KPK telah memeriksa dua mantan pejabat MPR pada Selasa, 24 Juni 2025. Keduanya diperiksa terkait dugaan gratifikasi dalam pengadaan barang dan jasa.
Saksi yang diperiksa adalah Dyastasita Widya Budi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Biro Persidangan dan Sosialisasi Setjen MPR RI Tahun 2020, dan Joni Jondriman, Kepala UKPBJ Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2020.
Plt Juru Bicara KPK, Setyo Budiyanto, menjelaskan bahwa pemeriksaan difokuskan pada pengadaan barang dan jasa pada saat penerimaan gratifikasi terjadi. KPK mendalami alur proses pengadaan tersebut untuk mengungkap potensi penyimpangan.
Satu Tersangka Telah Ditetapkan
KPK mengumumkan kasus ini sebagai penyidikan baru pada 20 Juni 2025. Sejauh ini, satu tersangka telah ditetapkan.
Identitas tersangka masih dirahasiakan oleh KPK. Namun, tersangka diduga menerima uang miliaran rupiah sebagai gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Jenderal MPR.
Penyelidikan terus berlanjut. KPK masih mengumpulkan bukti dan keterangan untuk memperkuat kasus ini sebelum nantinya dilimpahkan ke pengadilan.
Tanggapan Ketua MPR
Ketua MPR, Ahmad Muzani, menyatakan bahwa MPR menghormati proses penyelidikan yang dilakukan KPK.
Muzani menegaskan kesiapan MPR untuk memberikan penjelasan jika diperlukan. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK.
Muzani berharap proses hukum ini dapat berjalan lancar dan transparan. Pihaknya berkomitmen untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Pernyataan Muzani menekankan komitmen MPR terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik.
Kasus dugaan gratifikasi di lingkungan MPR ini menjadi perhatian publik. KPK diharapkan dapat mengungkap seluruh fakta dan memberikan kepastian hukum. Proses penyelidikan yang transparan sangat penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga negara.
Semoga penyelidikan ini dapat memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang terlibat dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga negara.
Kejadian ini juga menjadi pengingat pentingnya pengawasan yang ketat dalam pengelolaan keuangan negara di semua lembaga. Transparansi dan akuntabilitas harus diutamakan agar terhindar dari praktik korupsi.
