Penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) tetap berhak mendapatkan bantuan pendidikan meskipun bersekolah di Sekolah Rakyat. Hal ini dipastikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi kekhawatiran sebelumnya terkait pemotongan bantuan bagi siswa yang memilih program pendidikan berasrama tersebut. Kepastian ini memberikan ketenangan bagi para penerima KJP dan keluarga mereka.
Program Sekolah Rakyat, yang digagas Presiden Prabowo Subianto, menawarkan konsep pendidikan berasrama. Kehadiran program ini menimbulkan pertanyaan mengenai status KJP bagi para siswa yang memilih untuk bergabung.
KJP Tetap Cair Bagi Siswa Sekolah Rakyat
Gubernur Pramono Anung memberikan pernyataan tegas mengenai kelanjutan bantuan KJP bagi siswa Sekolah Rakyat. Beliau memastikan bahwa bantuan tersebut akan tetap diberikan selama siswa tersebut masih terdaftar sebagai peserta didik, terlepas dari sekolah yang dipilihnya.
Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Gubernur Pramono kepada awak media di Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Kamis, 26 Juni 2025. “KJP-nya nggak (dicabut). Jadi yang KJP itu berlaku selama dia tetap menjadi siswa. Sekolahnya di mana aja, ya tetap nanti KJP-nya diberikan,” tegasnya.
Lebih dari Sekedar Biaya Pendidikan
Pramono menekankan bahwa manfaat KJP melampaui sebatas pembiayaan pendidikan. Bantuan ini juga berperan penting sebagai jaring pengaman sosial bagi keluarga kurang mampu di Jakarta.
Dana KJP dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, seperti membeli bahan makanan pokok. “Karena KJP itu manfaatnya bukan hanya kepada siswa, tetapi juga untuk keluarga yang tidak mampu. Karena mereka bisa membeli daging, membeli beras, makanan, dan sebagainya dari itu,” jelas Pramono. Ini menjadi bukti komitmen pemerintah DKI Jakarta untuk mengurangi beban ekonomi keluarga penerima KJP.
Kerjasama Pemprov DKI dan Sekolah Rakyat
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan program Sekolah Rakyat. Pramono Anung mengungkapkan telah melakukan komunikasi dengan Kementerian Sosial terkait hal ini.
Soal ketersediaan lahan di Jakarta untuk Sekolah Rakyat juga tidak menjadi masalah. “Kalau untuk Jakarta, nggak jadi masalah,” ujarnya. Sikap terbuka Pemprov DKI ini diharapkan dapat memperlancar pelaksanaan program Sekolah Rakyat dan memastikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh warga Jakarta.
Klarifikasi Terkait Informasi yang Beredar
Sebelumnya, beredar informasi yang menyatakan bahwa siswa dari keluarga tidak mampu yang masuk ke Sekolah Rakyat tidak akan lagi menerima bantuan KJP. Informasi ini dilontarkan oleh Kasudin Sosial Jakarta, Bernard Tambunan.
Bernard Tambunan menjelaskan bahwa informasi tersebut muncul dari pertanyaan orang tua calon siswa Sekolah Rakyat terkait status KJP mereka. Beliau mengaku kerap ditanya mengenai kemungkinan penghentian bantuan KJP. “Beberapa menanyakan ke kami apakah KJP-nya tidak ada, otomatis Bapak-Ibu. Karena Bapak-Ibu semua sudah ditanggung di Sekolah Rakyat. Jadi, itu mungkin akan ditiadakan,” kata Bernard.
Kesimpulan
Pernyataan Gubernur Pramono Anung memastikan bahwa penerima KJP tetap berhak mendapatkan bantuan meskipun bersekolah di Sekolah Rakyat. Hal ini sekaligus meluruskan informasi yang sempat beredar sebelumnya. KJP bukan hanya membantu biaya pendidikan, tetapi juga menjadi jaring pengaman sosial bagi keluarga kurang mampu. Kerjasama antara Pemprov DKI Jakarta dan program Sekolah Rakyat diharapkan mampu memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak di Jakarta. Kepastian ini diharapkan memberikan rasa aman dan optimisme bagi para orang tua dan siswa penerima KJP yang ingin melanjutkan pendidikan di Sekolah Rakyat.
