Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung tengah berbenah dalam program bantuan pendidikan. Pemutakhiran data penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) menjadi prioritas utama untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Hasilnya, terdapat peningkatan signifikan jumlah penerima bantuan, termasuk mereka yang sebelumnya sempat tercoret dari daftar.
Anggaran pun dialokasikan secara lebih optimal. Dana sarapan bergizi gratis misalnya, kini dialihkan untuk mendukung program KJP-KJMU yang lebih luas cakupannya dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi para penerima.
Peningkatan Signifikan Penerima KJP Plus dan KJMU
Program KJP Plus mengalami peningkatan signifikan. Jumlah penerima meningkat dari 525.000 siswa menjadi 705.000 siswa. Hal ini menunjukkan komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk menjangkau lebih banyak pelajar yang membutuhkan.
Sementara itu, untuk KJMU, target penerimaannya naik dari 15.000 menjadi 20.000 mahasiswa. Anggaran yang dialokasikan pun meningkat tajam dari Rp2,5 triliun pada 2024 menjadi Rp3,2 triliun pada 2025.
Untuk memastikan transparansi dan aksesibilitas informasi, Pemprov DKI Jakarta membuka posko pengaduan di setiap kecamatan. Langkah ini memudahkan masyarakat untuk menyampaikan keluhan atau pertanyaan terkait program KJP Plus dan KJMU.
Perluasan Manfaat dan Kriteria Penerima KJP Plus dan KJMU
Pemprov DKI Jakarta tidak hanya meningkatkan jumlah penerima KJP Plus dan KJMU, tetapi juga memperluas manfaat program tersebut. Kini, KJMU dapat diakses oleh mahasiswa di perguruan tinggi dengan akreditasi A, B, dan C.
Tidak hanya untuk jenjang S1, KJMU kini mencakup jenjang S2 dan S3 bagi mahasiswa berprestasi dengan IPK tinggi. Bantuan yang diberikan meliputi uang saku sebesar Rp750.000 per bulan dan biaya kuliah yang dibayarkan langsung ke kampus.
Proses verifikasi data juga diperketat. Data KJP kini dicocokkan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Hal ini termasuk pengecekan kepemilikan mobil dan nilai aset tanah.
Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, menegaskan bahwa seluruh proses pendaftaran KJMU tidak dipungut biaya. Posko pengaduan di 44 kecamatan juga berfungsi sebagai garda terdepan pelayanan publik, menggantikan Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) Rawa Bunga.
Akses Edukatif dan Dukungan DPRD DKI Jakarta
KJP Plus kini tak hanya memberikan bantuan dana, tetapi juga akses ke fasilitas edukatif, seperti Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Hal ini bertujuan untuk memperkaya pengalaman belajar siswa di luar sekolah.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rany Mauliani, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pendidikan inklusif ini. DPRD berkomitmen untuk mengawal program KJP Plus agar dapat berjalan optimal dan memberikan dampak positif bagi para pelajar.
Para pelajar sendiri menyambut baik program KJP Plus. Rafi Almansyah, siswa kelas XII SMAN 6 Jakarta, misalnya, merasa terbantu karena keluarganya tak perlu khawatir lagi dengan biaya pendidikannya.
Dengan berbagai upaya yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta, program KJP Plus dan KJMU diharapkan dapat terus memberikan manfaat yang signifikan bagi peningkatan kualitas pendidikan di Jakarta dan memberdayakan masyarakatnya. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci keberhasilan program ini untuk jangka panjang.
