Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Francine Widjojo, mengkritik keras sistem distribusi pangan bersubsidi bagi penerima KJP Plus yang dikelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ia menyoroti antrean panjang yang dialami warga, bahkan menyamakannya dengan rebutan tiket konser.
Kondisi ini telah berlangsung selama beberapa bulan dan berdampak langsung pada kesejahteraan penerima manfaat. Ketidakpastian mendapatkan pangan bersubsidi di tengah antrean panjang menjadi masalah yang perlu segera diatasi.
Antrean Panjang dan Stok yang Menipis: Masalah Distribusi Pangan Bersubsidi
Francine Widjojo menyatakan antrean panjang yang tidak menjamin ketersediaan pangan menunjukkan kelemahan sistem distribusi. Hal ini merugikan warga yang sudah meluangkan waktu dan tenaga, namun pulang dengan tangan kosong.
Ia mempertanyakan manajemen stok dan mekanisme distribusi yang diterapkan BUMD. Apakah ketersediaan pangan bersubsidi memang terbatas, atau ada kendala lain yang menyebabkan distribusi tidak berjalan lancar?
Tanggung Jawab BUMD dan Peran Pergub DKI Jakarta
Berdasarkan Pergub DKI Jakarta Nomor 28 Tahun 2022, BUMD seperti Dharma Jaya dan Food Station, dengan dukungan Pasar Jaya, bertanggung jawab atas distribusi pangan bersubsidi. Namun, implementasi di lapangan masih jauh dari harapan.
Francine menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi yang ada. BUMD perlu meningkatkan efisiensi dan memastikan ketersediaan pangan bersubsidi bagi seluruh penerima manfaat.
Permasalahan di Kepulauan Seribu
Masalah distribusi pangan bersubsidi juga terjadi di Kepulauan Seribu. Lokasi Jakgrosir di Pulau Tidung Kecil dinilai terlalu jauh dari pemukiman warga.
Jarak tempuh yang cukup jauh, sekitar 3,3 km dari pemukiman warga, menyulitkan akses warga terhadap pangan bersubsidi.
Bahkan, saat inspeksi mendadak, ditemukan stok daging di Jakgrosir kosong. Hal ini memperparah situasi sulit yang dialami warga Kepulauan Seribu.
Solusi yang Diperlukan untuk Perbaikan Sistem Distribusi
Francine menyarankan agar lokasi pendistribusian pangan bersubsidi di Kepulauan Seribu dipindahkan ke area yang lebih dekat dengan pemukiman warga. Hal ini akan memudahkan akses dan mengurangi beban warga.
Selain itu, diperlukan peningkatan koordinasi antara BUMD dan pemerintah daerah untuk memastikan distribusi yang efisien dan efektif. Transparansi data stok pangan juga penting untuk mencegah pemborosan dan memastikan keadilan distribusi.
- Peningkatan infrastruktur dan logistik distribusi untuk menjangkau wilayah terpencil, seperti Kepulauan Seribu.
- Pemantauan berkala terhadap ketersediaan dan kualitas pangan bersubsidi di setiap titik distribusi.
- Penegakan aturan dan sanksi bagi BUMD yang lalai dalam menjalankan tugasnya.
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses distribusi pangan bersubsidi.
Permasalahan distribusi pangan bersubsidi ini membutuhkan solusi komprehensif yang melibatkan berbagai pihak. Kerja sama yang baik antara pemerintah, BUMD, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan program ini berjalan efektif dan mencapai tujuannya, yaitu memberikan akses pangan yang layak bagi masyarakat kurang mampu.
Ke depan, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan distribusi pangan bersubsidi perlu ditingkatkan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Pentingnya memastikan setiap warga yang berhak mendapatkan akses pangan bersubsidi dengan mudah dan tanpa hambatan harus menjadi prioritas utama.
