Dalam rangka memperingati Bulan Bung Karno, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan menyelenggarakan Seminar Nasional bertema “Mewujudkan Amanat Konstitusi, Pendidikan Dasar Gratis untuk Meningkatkan SDM Unggul Berdaya Saing”. Seminar yang berlangsung di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta pada Senin (30/6/2025) ini menekankan komitmen ideologis partai terhadap pendidikan sebagai pondasi pembangunan bangsa.
Acara ini menghadirkan pembicara-pembicara terkemuka dari berbagai latar belakang, guna membahas isu krusial terkait pendidikan dasar gratis di Indonesia. Partisipasi aktif dari berbagai pihak diharapkan dapat menghasilkan solusi konkret dan kebijakan yang lebih inklusif.
Seminar Nasional PDI Perjuangan: Pendidikan Dasar Gratis sebagai Pilar Pembangunan
Seminar Nasional yang digelar oleh DPP PDI Perjuangan ini merupakan wujud nyata dari komitmen partai dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. PDIP memandang pendidikan sebagai hak dasar setiap warga negara yang wajib dipenuhi oleh pemerintah.
Acara ini juga menjadi momentum penting untuk mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama memperjuangkan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
Hakim Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat, bertindak sebagai pembicara utama (keynote speaker). Kehadirannya semakin memperkuat bobot dan kredibilitas seminar ini.
Selain Arief Hidayat, seminar ini juga menghadirkan narasumber lain yang kompeten di bidangnya, antara lain Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Rizal Ul Haq; Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kemenkeu, Suprapto (mewakili Dirjen Anggaran Lucky Alfirman); serta Kepala Organisasi Riset Ilmu Sosial dan Humaniora BRIN, Yan Rianto.
Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Pendidikan Dasar
Seminar ini juga membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024. Putusan ini menekankan bahwa Pasal 34 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berlaku tidak hanya untuk sekolah negeri.
Dengan demikian, negara juga berkewajiban memberikan pembiayaan pendidikan dasar bagi siswa sekolah/madrasah swasta. Hal ini merupakan koreksi terhadap kebijakan sebelumnya yang dinilai kurang adil.
Ketua DPP PDI Perjuangan dan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati, menegaskan pentingnya jaminan pendidikan dasar gratis bagi seluruh warga negara, tanpa memandang status sekolahnya. Hal ini selaras dengan amanat konstitusi.
Menurutnya, negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin akses pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi semua anak Indonesia.
Mencari Solusi dan Konsensus Nasional untuk Pendidikan Berkeadilan
Seminar ini difokuskan untuk membangun pemahaman bersama di antara para pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Pendidikan, Kementerian Keuangan, BRIN, dan lembaga masyarakat seperti JPPI.
Tujuannya adalah untuk mendorong lahirnya kebijakan pembiayaan pendidikan dasar yang lebih inklusif dan adil. Semua anak Indonesia, baik di sekolah negeri maupun swasta, berhak mendapatkan pendidikan yang setara.
DPP PDI Perjuangan memandang perjuangan untuk keadilan pendidikan sebagai bagian integral dari cita-cita kemerdekaan. Seminar ini diharapkan dapat mendorong lahirnya konsensus nasional dan kebijakan progresif untuk sistem pendidikan dasar yang non-diskriminatif.
My Esti juga menambahkan bahwa seminar ini juga menjadi momentum penting untuk memperkuat peran negara dalam penyelenggaraan pendidikan, demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Wakil Bendahara DPP PDIP dan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, menyebutkan bahwa seminar ini dihadiri oleh berbagai kalangan, termasuk fungsionaris DPP PDI Perjuangan, DPD dan DPC PDI Perjuangan, anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, kepala daerah dan pimpinan DPRD dari daerah 3T dan daerah marginal, serta para pemerhati pendidikan. Kehadiran mereka menunjukkan tingginya komitmen untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata.
Secara keseluruhan, Seminar Nasional yang diinisiasi oleh PDI Perjuangan ini merupakan langkah signifikan dalam memperjuangkan hak pendidikan dasar bagi seluruh rakyat Indonesia. Komitmen dan kolaborasi antar berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan cita-cita tersebut.
