Warga Desa Bangkonol, Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang, Jawa Barat, mengeluhkan dampak negatif Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bangkonol. Bau sampah dan lalat menjadi masalah utama yang mengganggu kehidupan sehari-hari mereka. Situasi ini diperparah oleh janji kompensasi yang tak kunjung terpenuhi.
Pemkab Pandeglang berencana menambah volume sampah yang ditampung di TPA Bangkonol dengan menerima kiriman dari Kota Tangerang Selatan. Rencana ini menimbulkan kekhawatiran baru di tengah permasalahan yang belum terselesaikan.
Bau Sampah dan Lalat Mengganggu Kehidupan Warga
Bau busuk sampah dan serangan lalat menjadi keluhan utama warga Kampung Pasirwalet dan Mangkubumi. Aroma menyengat tersebut terasa setiap hari, bahkan semakin intens setelah hujan.
Een, warga Kampung Pasirwalet, mengaku harus menggunakan pewangi ruangan untuk mengatasi bau sampah yang menyengat. Keberadaan TPA yang dekat dengan pemukiman membuat warga merasa terganggu.
Warga Kampung Mangkubumi juga merasakan dampak serupa, terutama saat truk pengangkut sampah melintas. Bau busuk tercium kuat ketika truk-truk tersebut beroperasi, terutama pada waktu Subuh, Zuhur, dan Magrib.
Kompensasi yang Tak Sesuai Janji
Pemerintah Kabupaten Pandeglang menjanjikan kompensasi bulanan kepada warga terdampak TPA Bangkonol. Namun, realitanya berbeda.
Een mengungkapkan bahwa ayahnya hanya menerima kompensasi satu kali sebesar Rp25.000,- selama satu tahun terakhir. Janji kompensasi bulanan tak pernah terealisasi.
Warga Kampung Mangkubumi lainnya mengaku menolak kompensasi Rp25.000,- karena dinilai terlalu kecil dibandingkan dengan kerugian yang mereka alami. Mereka merasakan dampak negatif TPA setiap hari, jauh melebihi nilai kompensasi tersebut.
Seorang warga lainnya menuturkan bahwa pemberian kompensasi terkesan disembunyikan. Tidak ada informasi resmi sebelumnya terkait pemberian kompensasi tersebut.
Perbaikan Infrastruktur yang Terbengkalai
Selain kompensasi, pemerintah juga menjanjikan perbaikan infrastruktur, termasuk jalan dan penerangan di sekitar TPA. Namun, janji tersebut hingga kini belum terwujud.
Jalanan di sekitar TPA masih rusak dan minim penerangan. Hal ini semakin menambah kesulitan warga dan meningkatkan risiko kecelakaan.
Kondisi infrastruktur yang buruk semakin memperparah dampak negatif TPA bagi kehidupan warga. Ketiadaan penerangan juga meningkatkan rasa tidak aman di malam hari.
Pengiriman sampah dari Kabupaten Serang sebelumnya juga tidak disertai informasi terkait kompensasi. Warga baru menerima uang tersebut tanpa penjelasan sebelumnya.
Bagi warga, Rp25.000,- bukanlah angka yang sebanding dengan kerugian yang mereka alami akibat pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan yang ditimbulkan oleh bau sampah dan lalat yang terus-menerus.
Ketidaksesuaian janji pemerintah dengan realita di lapangan menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sampah dan kompensasi kepada warga terdampak. Perlu adanya solusi konkret dan komprehensif untuk mengatasi permasalahan ini, meliputi peningkatan kompensasi yang adil, perbaikan infrastruktur, dan pengawasan ketat terhadap pengelolaan TPA Bangkonol.
