Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI mengusulkan perubahan signifikan dalam sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) menyusul kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/2025. Usulan tersebut mengembalikan kewenangan pemilihan kepala daerah ke tangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Ketua DPR RI Jazilul Fawaid menyatakan PKB menghormati putusan MK. Namun, banyak kontroversi dan pertanyaan muncul mengenai dampaknya. Oleh karena itu, PKB akan mempertimbangkan masukan masyarakat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
Dampak Putusan MK terhadap Pilkada
Putusan MK yang memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah berdampak signifikan. Masa jabatan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota diperpanjang 2-2,5 tahun.
Keputusan ini memicu beragam pertanyaan. Salah satunya mengenai kewenangan MK yang dinilai memasuki wilayah open legal policy, berpotensi menimbulkan dampak inkonstitusional.
Jazilul menekankan masa transisi yang rumit ini berpotensi memicu kerawanan politik. Perencanaan yang matang sangat diperlukan untuk mengantisipasi hal tersebut.
Analisis Sosiologis dan Politis Putusan MK
Meskipun bertujuan baik untuk memperbaiki tata kelola Pemilu, putusan MK Nomor 135/2025 dinilai kurang mempertimbangkan aspek sosiologis dan politis.
Jazilul menjelaskan kerumitan masa transisi bagi anggota DPRD. Perpanjangan masa jabatan berpotensi bertentangan dengan UUD 1945 yang membatasi masa jabatan lima tahun.
Opsi penunjukan Penjabat (Pj) juga dinilai kurang ideal. Hal ini menimbulkan dilema dalam mencari solusi yang tepat dan konstitusional.
Usulan Pilkada oleh DPRD: Solusi Efektif dan Efisien?
Menimbang kerumitan dan dampak Pilkada langsung, Fraksi PKB secara serius mengkaji model Pilkada oleh DPRD.
Sistem ini dinilai dapat mereduksi kerumitan Pemilu, termasuk mengurangi potensi politik biaya mahal. Efisiensi dan efektivitas menjadi pertimbangan utama.
Banyak kewenangan kepala daerah yang dikembalikan ke pemerintah pusat. Hal ini mendukung argumen pengurangan kerumitan dan biaya Pemilu.
PKB berharap sistem ini dapat menciptakan sistem Pemilu yang lebih stabil dan terhindar dari potensi manipulasi yang berbiaya tinggi. Sistem pemilihan yang lebih sederhana ini dinilai lebih sesuai dengan kondisi saat ini.
Dengan demikian, usulan PKB ini perlu dikaji secara mendalam oleh semua pihak. Hal ini demi menciptakan sistem Pemilu yang demokratis, efektif, dan efisien.
Perlu diingat bahwa tujuan utama adalah menciptakan sistem Pemilu yang adil, transparan, dan akuntabel. Semua usulan dan perubahan harus diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut.
Diskusi publik dan kajian komprehensif menjadi sangat penting untuk memastikan keputusan yang diambil berdampak positif bagi seluruh rakyat Indonesia.
