Presiden Korea Selatan yang baru, Lee Jae-myung, tampaknya mengabaikan seruan rekonsiliasi pasca-pemilihan presiden. Ia justru menyetujui penyelidikan baru terhadap mantan Presiden Yoon Suk Yeol dan istrinya, sebuah tindakan yang mengulang siklus balas dendam politik yang telah menghantam para pemimpin Korea Selatan selama bertahun-tahun. Tren ini menimbulkan kekhawatiran tentang stabilitas politik negara tersebut.
Sejarah Korea Selatan menunjukkan pola yang mengkhawatirkan. Keenam presiden terakhir, sejak Roh Moo-hyun pada tahun 2003, telah menghadapi penyelidikan kriminal, baik saat menjabat maupun setelahnya, seringkali dengan konsekuensi yang fatal. Ini menciptakan lingkungan politik yang penuh ketidakpastian dan permusuhan.
Siklus Balas Dendam Politik di Korea Selatan
Lee Jae-myung, sebelum terpilih, menyatakan tekadnya untuk mengakhiri siklus balas dendam politik ini. Ia mengklaim pengalaman pribadinya sebagai korban serangan politik akan membantunya mencegah hal serupa terjadi. Namun, realitanya berkata lain.
Hanya seminggu setelah memenangkan pemilihan, Lee menandatangani undang-undang yang membuka jalan bagi penyelidikan terhadap Yoon Suk Yeol terkait deklarasi darurat militer dan terhadap istrinya atas dugaan korupsi. Langkah ini langsung menuai kecaman dari berbagai pihak.
Kim Sang-woo, mantan politisi dari Partai Kongres Politik Baru Korea Selatan, mengungkapkan kekecewaannya yang mendalam atas pengulangan siklus balas dendam ini. Ia melihat peluang bagi Lee untuk menerapkan pendekatan yang lebih damai dan konsiliatif terhadap oposisi, namun peluang itu tampaknya disia-siakan.
Kekhawatiran Terhadap Konsentrasi Kekuasaan
Konsentrasi kekuasaan di tangan Lee Jae-myung juga menimbulkan kekhawatiran. Lim Eun-jung, profesor studi internasional di Universitas Nasional Kongju, mempertanyakan perlunya penyelidikan khusus terhadap istri Yoon Suk Yeol, meskipun ia mengakui kesalahan Yoon dalam mengumumkan darurat militer.
Meskipun Yoon mungkin pantas diadili, Lim menekankan pentingnya proporsionalitas dan menghindari tindakan yang terlihat sebagai balas dendam semata. Penyelidikan terhadap istri mantan presiden, menurutnya, menimbulkan pertanyaan tentang niat sebenarnya Lee Jae-myung.
Riwayat Hukum Lee Jae-myung dan Implikasinya
Ironisnya, Lee Jae-myung sendiri memiliki riwayat hukum yang panjang dan rumit. Sejak 2018, ia telah menghadapi berbagai tuduhan, termasuk penyebaran informasi palsu, pelanggaran undang-undang kampanye, dan korupsi.
Ia pernah diperiksa terkait kasus pidana sebagai imbalan atas bantuan, dituduh melakukan penyuapan dan korupsi dalam proyek konstruksi besar-besaran di Seongnam, dan bahkan dituduh menyalurkan dana secara ilegal ke Korea Utara.
Meskipun beberapa kasus berhasil ditunda hingga setelah ia meninggalkan jabatannya, proses hukum terhadap Lee tetap menjadi bayang-bayang yang mengganggu. Keputusan Pengadilan Tinggi Seoul untuk menunda persidangan ulang atas tuduhan pelanggaran hukum pemilu hingga Lee meninggalkan jabatannya, menunjukkan kerumitan situasi hukum yang dihadapinya. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang integritas dan kredibilitas janji-janjinya untuk memperbaiki politik di Korea Selatan.
Siklus balas dendam politik di Korea Selatan nampaknya akan terus berlanjut. Meskipun Lee Jae-myung berjanji mengakhirinya, tindakannya justru memperkuat kecenderungan tersebut. Masa depan politik Korea Selatan kini diliputi ketidakpastian, dengan kekhawatiran akan konsentrasi kekuasaan dan kurangnya komitmen terhadap rekonsiliasi. Perkembangan selanjutnya akan menentukan apakah negara ini mampu keluar dari lingkaran setan ini atau justru semakin terjerat di dalamnya.
