Sebuah video berdurasi 15 menit 38 detik yang menampilkan wawancara eksklusif dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tengah viral di media sosial. Dalam wawancara tersebut, Ahok, kader senior PDI Perjuangan, mengungkapkan penolakannya terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Kegaduhan ini memicu diskusi luas di berbagai platform, terutama forum-forum politik nasional.
Kekhawatiran Ahok terhadap potensi penyalahgunaan RUU Perampasan Aset menjadi fokus utama video tersebut. Pernyataan-pernyataannya yang tajam dan lugas mendapatkan perhatian publik.
Ahok Kritik RUU Perampasan Aset: Potensi Penyalahgunaan Kekuasaan
Ahok secara gamblang menyoroti risiko penyalahgunaan kekuasaan jika RUU Perampasan Aset diterapkan tanpa pengawasan yang ketat dan transparan. Ia menekankan pentingnya akuntabilitas dalam setiap proses penyitaan aset.
Ia khawatir, tanpa sistem pengawasan yang kuat dan mekanisme yang terbuka, aset yang seharusnya dikembalikan kepada negara untuk kepentingan rakyat justru berpotensi menjadi lahan baru bagi praktik korupsi oleh oknum-oknum berkuasa. Hal ini menunjukkan betapa krusialnya mekanisme pengawasan dalam pelaksanaan RUU tersebut.
Kejelasan Posisi Ahok: Bukan Membela Koruptor, Melainkan Meminta Keadilan
Di akhir wawancara, Ahok menegaskan kembali bahwa kritiknya terhadap RUU bukanlah bentuk pembelaan terhadap koruptor. Sebaliknya, ia menuntut agar setiap kebijakan antikorupsi dijalankan secara adil dan transparan.
Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa reformasi hukum benar-benar menciptakan sistem yang mencegah korupsi, bukan hanya sekedar memindahkan kekayaan dari satu tangan yang korup ke tangan lain yang juga berpotensi korup. Ahok menekankan perlunya sistem yang membuat praktik korupsi menjadi mustahil dilakukan.
Klarifikasi Hoaks Terkait Megawati, KPK, dan Kasus Korupsi
Belakangan, beredar klaim yang mengaitkan kritik Ahok dengan kasus korupsi lain, bahkan menyeret nama Megawati Soekarnoputri. Klaim tersebut menyebutkan Megawati “menjerit” karena skandal korupsi Indosat dan penjualan pulau tengah diusut KPK.
Turn Back Hoax melakukan penelusuran fakta dengan menggunakan kata kunci “jual pulau diusut KPK” dan “korupsi Indosat diusut KPK” di mesin pencari Google. Hasilnya, tidak ditemukan laporan resmi yang mendukung klaim tersebut.
Penelusuran Fakta oleh Turn Back Hoax
Penelusuran “jual pulau diusut KPK” mengarah pada berita tentang aparat hukum yang diminta mengusut tuntas kasus penjualan pulau di situs online. Berita ini terbit pada tanggal 25 Juni 2025.
Sementara itu, penelusuran “korupsi Indosat diusut KPK” mengarah pada beberapa pemberitaan tahun 2022, tanpa bukti keterkaitan langsung dengan klaim yang beredar. Kesimpulannya, klaim yang mengaitkan Megawati, KPK, dan kasus korupsi Indosat serta penjualan pulau adalah menyesatkan.
Kesimpulannya, klaim yang mengaitkan Megawati dengan kasus korupsi Indosat dan penjualan pulau yang diusut KPK terbukti tidak berdasar. Informasi tersebut perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Pernyataan Ahok mengenai RUU Perampasan Aset patut mendapat perhatian serius karena menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Diskusi publik mengenai hal ini tetap perlu berlanjut untuk memastikan UU tersebut tidak disalahgunakan dan benar-benar bermanfaat bagi kepentingan rakyat.
