Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Hanif Faisol Nurofiq, berencana meninjau kembali izin lingkungan empat perusahaan tambang di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Keputusan ini diambil menyusul temuan potensi pelanggaran lingkungan dan ketidaksesuaian kegiatan pertambangan dengan peraturan yang berlaku.
Empat perusahaan yang akan ditinjau izinnya adalah PT Gag Nikel (GN), PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), dan PT Mulia Raymond Perkasa (MRP). Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan kepatuhan terhadap regulasi yang ada.
Peninjauan Izin Tambang PT Gag Nikel dan PT Anugerah Surya Pratama
Peninjauan izin lingkungan untuk PT Gag Nikel (GN) di Pulau Gag menjadi fokus utama. Menteri Hanif menyatakan akan mempertimbangkan kembali izin jika teknologi pengelolaan limbah dan kemampuan rehabilitasi lingkungan dinilai kurang memadai.
Perusahaan lain yang akan ditinjau adalah PT Anugerah Surya Pratama (ASP) di Pulau Manuran. Izin lingkungan ASP, yang semula dikeluarkan oleh Bupati Raja Ampat, akan dievaluasi kembali oleh Kementerian LHK.
Evaluasi Izin PT Kawei Sejahtera Mining dan Potensi Pelanggaran Hukum
PT Kawei Sejahtera Mining (KSM) juga menjadi sorotan karena kegiatan pertambangannya di Pulau Kawei ditemukan melebihi area yang diizinkan dalam Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) seluas 5 hektare.
Pelanggaran ini berpotensi berujung pada sanksi hukum pidana lingkungan. Kementerian LHK akan meninjau kembali izin lingkungan KSM dan menindaklanjuti potensi pelanggaran tersebut.
Peninjauan Izin PT Mulia Raymond Perkasa dan Hentian Sementara Aktivitas Eksplorasi
PT Mulia Raymond Perkasa (MRP) yang beroperasi di Pulau Manyaifun (21 Ha) dan Pulau Batang Pele (2.031,25 Ha) juga menjadi sasaran peninjauan. Kementerian LHK menyatakan kemungkinan besar tidak akan memberikan izin lingkungan kepada MRP.
Alasannya, kegiatan pertambangan nikel dengan metode tambang terbuka di kawasan hutan lindung tidak diizinkan. Sebagai langkah sementara, kegiatan eksplorasi MRP telah dihentikan.
Secara keseluruhan, Menteri LHK menekankan pentingnya peninjauan kembali izin lingkungan untuk kegiatan pertambangan di pulau-pulau kecil di Raja Ampat. Hal ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mencegah kerusakan ekosistem yang rentan. Pemerintah berkomitmen untuk menegakkan hukum lingkungan dan memberikan sanksi tegas bagi perusahaan yang terbukti melanggar peraturan.
Proses peninjauan ini diharapkan dapat menjadi langkah penting dalam menjaga kelestarian lingkungan Raja Ampat, yang dikenal sebagai surga biodiversitas. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan menjadi kunci keberhasilan upaya pelestarian lingkungan ini.
