Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tidak diundang ke konvensi tahunan National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) yang akan berlangsung bulan depan di Charlotte, North Carolina. Pengumuman mengejutkan ini disampaikan langsung oleh Presiden NAACP, Derrick Johnson, pada Senin (16/6/2025). Ini merupakan kali pertama dalam 116 tahun sejarah NAACP, organisasi hak-hak sipil tertua di AS, seorang presiden petahana tidak diundang.
Keputusan ini bukan semata-mata karena perbedaan politik, tegas Johnson dalam konferensi pers. Ia menekankan bahwa misi NAACP adalah memajukan hak-hak sipil, sementara kebijakan Presiden Trump justru dianggap kontraproduktif terhadap tujuan tersebut. Pihak Gedung Putih hingga kini belum memberikan tanggapan resmi.
NAACP Gugat Pemerintah Trump
NAACP dalam beberapa bulan terakhir gencar mengajukan gugatan terhadap pemerintahan Trump. Salah satu gugatan diajukan pada April lalu terhadap Departemen Pendidikan terkait kebijakan pemotongan dana federal untuk sekolah yang menjalankan program keberagaman, kesetaraan, dan inklusi.
Organisasi ini menilai kebijakan tersebut menghambat upaya menjamin kesetaraan kesempatan bagi siswa kulit hitam. NAACP berpendapat bahwa tindakan pemerintah tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip hak sipil yang mereka perjuangkan. Gugatan ini menjadi salah satu faktor utama yang memperkuat keputusan untuk tidak mengundang Trump.
Tradisi Mengundang Presiden, Terhenti di Trump
NAACP selama ini memiliki tradisi mengundang presiden AS, terlepas dari afiliasi politiknya. Presiden Harry Truman dari Partai Demokrat menjadi presiden pertama yang menghadiri konvensi NAACP pada tahun 1947.
Meskipun terdapat perbedaan pandangan politik, NAACP tetap mengundang presiden dari berbagai latar belakang. Sebagai contoh, Presiden George W. Bush, dari Partai Republik, menyampaikan pidato dalam konvensi NAACP pada Juli 2006. Meskipun terdapat kritikan terhadap penanganannya terhadap Badai Katrina, ia tetap diundang.
Reaksi terhadap Keputusan NAACP
Keputusan NAACP untuk tidak mengundang Trump dianggap sebagai langkah yang berani dan signifikan. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya organisasi tersebut menanggapi kebijakan-kebijakan pemerintahan Trump yang dianggap merugikan komunitas minoritas.
Presiden Ronald Reagan, meskipun pernah menuai kritik karena penggunaan istilah “ratu kesejahteraan” yang dianggap merendahkan perempuan kulit hitam, tetap diundang pada tahun pertama masa jabatannya. Namun, dalam pidatonya di konvensi NAACP tahun 1981, Reagan secara tegas menyatakan penolakannya terhadap supremasi kulit putih.
Perbedaan sikap ini menunjukkan adanya pertimbangan yang matang dan konsisten dari NAACP dalam mengundang presiden, tetapi kebijakan Trump dinilai telah melewati batas toleransi. Konsistensi NAACP dalam mengundang presiden sebelumnya menegaskan bahwa keputusan ini didasari pertimbangan prinsip dan bukan karena perbedaan politik semata.
Ke depan, langkah NAACP ini dapat memicu diskusi lebih lanjut mengenai peran organisasi hak-hak sipil dalam menghadapi kepemimpinan yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan. Keputusan ini menjadi tonggak sejarah, menandai berakhirnya tradisi mengundang presiden AS tanpa mempertimbangkan kebijakan yang telah diambil. Sikap tegas ini menunjukkan komitmen kuat NAACP untuk melindungi dan memajukan hak-hak sipil bagi semua warga AS.
