Krisis perumahan tengah melanda Spanyol. Harga sewa meroket, sementara pasokan rumah jauh lebih sedikit dari permintaan. Situasi ini terutama dirasakan sulit oleh warga lokal, yang bersaing dengan investor asing, turis, dan mahasiswa internasional untuk mendapatkan tempat tinggal.
Salah satu contoh nyata adalah sebuah apartemen di Madrid yang dijual seharga lebih dari 300.000 euro. Apartemen seluas 55 meter persegi ini memiliki dua kamar tidur di ruang bawah tanah, yang secara resmi terdaftar sebagai gudang. Agen properti bahkan terang-terangan menawarkannya untuk disewakan kepada mahasiswa.
Apartemen Ilegal dan Lonjakan Harga Sewa
Permasalahan ini bukanlah sekadar kasus tunggal. Banyak apartemen dan rumah di Spanyol yang disewakan secara ilegal atau tidak sesuai peruntukannya, demi meraup keuntungan besar.
Investor asing, khususnya, memainkan peran utama dalam kenaikan harga sewa. Mereka tertarik pada pasar properti Spanyol yang selama ini menguntungkan dan aman, serta sektor pariwisata yang berkembang pesat.
Akibatnya, warga Spanyol banyak yang kesulitan membayar sewa. Banyak hunian disewakan secara terbatas waktu kepada turis dan mahasiswa, meninggalkan warga lokal tanpa pilihan yang memadai.
Protes pun terjadi di berbagai kota, termasuk Kepulauan Canaria, Barcelona, dan Madrid. Warga turun ke jalan untuk menyuarakan keprihatinan mereka terhadap krisis perumahan dan dominasi investor asing.
Peran Investor Asing dan Kebiasaan Warga Lokal
Krisis ini bukan hanya disebabkan oleh investor asing. Kebiasaan warga lokal sendiri juga turut andil.
Lebih dari 2,5 juta unit rumah di Spanyol hanya digunakan sesekali, sebagian besar sebagai rumah liburan. Rumah-rumah ini jarang disewakan, memperparah kekurangan pasokan rumah di pasaran.
Sementara itu, investor dan _hedge fund_ lebih agresif menyewakan properti, khususnya untuk kontrak jangka pendek yang semakin diminati.
Di kuartal pertama tahun 2025, rumah yang disewakan dengan kontrak jangka pendek mencapai 14 persen dari seluruh pasar sewa, naik 25 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Kota-kota seperti Bilbao, Alicante, Barcelona, dan Madrid mengalami lonjakan terbesar dalam penawaran rumah sewa jangka pendek.
Upaya Pemerintah dan Reaksi Publik
Pemerintah Spanyol telah merespon situasi ini. Menteri Perumahan dan Perencanaan Kota meminta platform Airbnb untuk menghapus puluhan ribu penawaran properti tanpa izin.
Aturan baru juga diberlakukan, mewajibkan wisatawan untuk membayar pajak pertambahan nilai 21 persen saat menyewa apartemen. Namun, langkah ini dinilai masih belum cukup oleh kelompok penyewa.
Organisasi penyewa, Sindicatos de Inquilinas, mengancam akan melakukan protes lebih keras jika pemerintah tidak segera mengambil tindakan yang lebih efektif.
Mereka bertekad untuk merebut kembali properti yang kosong atau disewakan untuk turis demi memenuhi kebutuhan tempat tinggal warga lokal.
Situasi ini juga diperburuk dengan minimnya perumahan sosial di Spanyol. Anggaran untuk perumahan sosial jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata Uni Eropa.
Kondisi ini semakin menekan warga Spanyol, khususnya kaum muda, yang kesulitan untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak dan terjangkau.
Perbedaan antara kenaikan harga properti yang signifikan dan kenaikan gaji yang minim membuat akses warga terhadap tempat tinggal semakin sulit.
Kehadiran turis, nomaden digital, dan mahasiswa internasional juga menambah tekanan pada pasar perumahan Spanyol.
Krisis perumahan di Spanyol menjadi cerminan kompleksitas masalah sosial dan ekonomi. Solusi yang komprehensif dan kolaboratif dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan ini dan memastikan akses perumahan yang layak bagi semua warga Spanyol.
