Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah kembali meraih prestasi membanggakan. Untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut, Pemprov Kalteng mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada tahun 2024. Pencapaian ini menunjukkan komitmen Pemprov Kalteng dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Raihan WTP ini merupakan bukti nyata keberhasilan Pemprov Kalteng dalam mewujudkan visi Kalteng Berkah, Maju, dan Bermartabat. Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menyatakan penghargaan atas kerja keras seluruh pihak yang terlibat.
WTP Ke-11: Bukti Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Kalteng
Pencapaian WTP selama sebelas tahun berturut-turut menjadi bukti nyata komitmen Pemprov Kalteng dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan dengan baik dan sesuai standar.
Gubernur Agustiar Sabran menekankan bahwa WTP ini menjadi pelecut semangat untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di tahun-tahun mendatang. Transparansi dan akuntabilitas akan terus menjadi prioritas utama.
Langkah Konkret Pemprov Kalteng dalam Pengelolaan Keuangan
Pemprov Kalteng berkomitmen untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan tepat sasaran. Prioritas utama adalah memastikan dana yang berasal dari pajak rakyat digunakan untuk kepentingan masyarakat Kalteng.
Program pembangunan yang merata dan berkeadilan menjadi fokus utama. Hal ini akan terwujud melalui pengelolaan keuangan yang berkualitas dan akuntabel.
Apresiasi diberikan kepada Kepala Perwakilan BPK Kalimantan Tengah dan jajarannya atas bimbingan dan pendampingan yang diberikan selama ini. Pemprov Kalteng juga berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh temuan dan rekomendasi dari BPK.
Tindak Lanjut Temuan BPK dan Harapan untuk Masa Depan
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, menekankan pentingnya tindak lanjut atas temuan BPK RI oleh seluruh perangkat daerah. Setiap temuan harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
Raihan WTP ini dianggap sebagai kado istimewa bagi Kalimantan Tengah yang baru saja merayakan hari jadinya yang ke-68. Hal ini menunjukkan keberhasilan dalam membangun daerah.
Anggota VI BPK RI, Fathan Subchi, menyatakan bahwa pemeriksaan yang dilakukan menunjukkan laporan keuangan Pemprov Kalteng tahun 2024 telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis aktual. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).
BPK berharap Pemprov Kalteng dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan untuk membina pemerintah kabupaten dan kota. Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di seluruh tingkat pemerintahan di Kalimantan Tengah.
Secara keseluruhan, pencapaian WTP selama sebelas tahun berturut-turut merupakan bukti nyata komitmen Pemprov Kalteng dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan akuntabel. Hal ini tidak hanya menunjukkan keberhasilan dalam pengelolaan keuangan, tetapi juga komitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kalimantan Tengah. Ke depan, diharapkan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan akan terus berlanjut, menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan untuk seluruh masyarakat Kalimantan Tengah.
