Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut kasus dugaan korupsi di lingkungan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Kasus ini sudah memasuki tahap penyidikan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya penyidikan baru terkait dugaan gratifikasi pengadaan di MPR RI. Ia memberikan konfirmasi tersebut pada Jumat, 20 Juni 2025.
Dugaan Gratifikasi Pengadaan di MPR RI
Budi Prasetyo masih enggan merinci detail kasus dugaan korupsi di MPR ini. Informasi yang diungkapkannya terbatas pada dugaan gratifikasi yang terkait dengan pengadaan.
Pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini belum dibeberkan oleh KPK. Penyelidikan masih berlangsung untuk mengungkap seluruh aktor dan kronologi kejadian.
Kasus Lain di Kompleks Parlemen
KPK juga tengah menangani kasus dugaan korupsi lainnya di lingkungan kompleks parlemen Senayan, Jakarta. Kasus ini berkaitan dengan proyek pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020.
Dalam kasus proyek pengadaan di DPR RI tersebut, Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, dan enam orang lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka pada 7 Maret 2025. Proses hukumnya pun tengah berjalan.
Penyelidikan KPK yang Berkelanjutan
Pengungkapan kasus dugaan korupsi di MPR RI ini menunjukkan komitmen KPK dalam memberantas korupsi di berbagai sektor. Proses penyidikan akan terus berlanjut hingga tuntas.
Kedua kasus di lingkungan parlemen ini menunjukkan pentingnya pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Publik berharap KPK dapat segera mengungkap seluruh fakta dan menjerat para pelaku sesuai hukum yang berlaku.
Meskipun detail informasi masih terbatas, perkembangan penyelidikan kasus dugaan korupsi di MPR dan DPR RI ini tentunya akan terus dipantau publik. Keterbukaan informasi dari KPK sangat penting agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga antirasuah tetap terjaga.
