Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan dukungan penuh terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyelidikan dugaan korupsi terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama (Kemenag).
Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi Teknologi DPP PKB, Iman Sukri, menegaskan komitmen PKB untuk mendukung penegakan hukum dalam kasus ini.
PKB Dukung Penuh KPK Usut Dugaan Korupsi Haji
Iman Sukri menyampaikan dukungan PKB terhadap langkah KPK dalam mengusut tuntas dugaan korupsi tersebut. Hal ini disampaikan langsung di kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat (20/6/2025).
Menurutnya, penegakan hukum dalam kasus ini krusial untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji ke depannya.
Masalah Penyelenggaraan Haji yang Perlu Perbaikan
Iman juga menyoroti sejumlah kekurangan dalam penyelenggaraan haji tahun-tahun sebelumnya. Keterlambatan katering dan pelayanan yang kurang maksimal kepada jemaah menjadi contoh permasalahan yang perlu dibenahi.
Ia menekankan pentingnya perbaikan agar kekurangan tersebut tidak terulang kembali, terutama mengingat penyesuaian yang harus dilakukan pemerintah seiring dengan penertiban penyelenggaraan ibadah haji oleh otoritas Arab Saudi.
KPK Telah Memulai Penyelidikan
KPK telah membuka penyelidikan terkait dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan haji di Kemenag periode 2023-2025. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, membenarkan hal tersebut.
Meskipun Asep enggan merinci detail kronologi, ia memastikan telah ada saksi yang diperiksa, termasuk Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag, Jaja Jaelani.
Proses penyelidikan masih berlangsung dan KPK menjaga kerahasiaan informasi terkait kasus ini.
Penegakan hukum dalam kasus dugaan korupsi haji ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan ibadah haji, menjamin kenyamanan dan kepuasan jemaah di masa mendatang. Proses penyelidikan KPK tentunya akan menjadi perhatian publik, mengingat pentingnya ibadah haji bagi umat muslim Indonesia.
