Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, baru-baru ini menegaskan komitmen Kementerian Kebudayaan untuk memastikan penulisan sejarah nasional dilakukan secara terbuka, ilmiah, dan inklusif. Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI pada Selasa, 2 Juli 2025. Proses penulisan sejarah yang transparan dan partisipatif menjadi kunci utama dalam upaya ini.
Fadli Zon menekankan pentingnya keterbukaan dalam penulisan sejarah. Uji publik akan segera dilakukan untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam proses ini.
Penulisan Sejarah Nasional yang Terbuka dan Inklusif
Menurut Menteri Fadli Zon, program penulisan sejarah nasional ini bukanlah inisiatif baru. Ini merupakan kelanjutan dari upaya penyempurnaan narasi sejarah yang telah lama usang.
Ia menjelaskan bahwa beberapa buku sejarah yang terbit sebelumnya memiliki kekurangan dan sudah lama perlu pembaruan. Pembaruan terakhir dilakukan pada era pemerintahan Presiden Habibie, sehingga sudah 26 tahun lamanya sejarah nasional belum diperbarui.
Fadli Zon juga menekankan pentingnya sejarah sebagai identitas bangsa. Penulisan sejarah yang komprehensif menjadi momentum strategis untuk mendidik generasi muda tentang jati diri bangsa di tengah arus globalisasi.
Penulisan sejarah ini akan menggunakan perspektif Indonesia sentris. Hal ini bertujuan untuk memperkuat kepentingan nasional.
Mengungkap Peradaban Nusantara yang Lebih Luas
Fadli Zon menjelaskan bahwa penulisan sejarah ini akan memperkaya narasi sejarah dengan temuan-temuan arkeologi terbaru. Hal ini akan menunjukkan panjangnya sejarah peradaban nusantara.
Ia menargetkan untuk memasukkan temuan-temuan arkeologi yang menunjukkan peradaban Indonesia dimulai sejak 1,8 juta tahun yang lalu. Ini bertujuan untuk menempatkan Indonesia sebagai salah satu peradaban tertua di dunia yang diakui secara internasional.
Dalam konteks penjajahan misalnya, fokusnya akan diarahkan pada perjuangan melawan penjajah, bukan hanya lamanya masa penjajahan itu sendiri. Ini penting untuk membingkai narasi sejarah yang lebih bermakna.
Klarifikasi Mengenai Penggunaan Istilah “Pemerkosaan Massal”
Menteri Fadli Zon juga menanggapi kontroversi seputar penggunaan istilah “pemerkosaan massal” dalam konteks kerusuhan Mei 1998. Ia menegaskan tidak pernah mengingkari peristiwa tersebut dan mengutuk keras tindakan keji itu.
Namun, ia mempertanyakan penggunaan istilah “massal”. Istilah ini menurutnya, identik dengan peristiwa yang terstruktur dan sistematis, seperti yang terjadi di Nanjing dan Bosnia. Ia menekankan bahwa keraguannya terhadap penggunaan istilah tersebut merupakan pendapat pribadi.
Fadli Zon menegaskan bahwa keraguannya tidak mempengaruhi penulisan buku sejarah. Proses penulisan buku sejarah akan dijaga dari intervensi pihak mana pun, termasuk dirinya sendiri.
Proses penulisan melibatkan sejarawan kredibel dan berpengalaman. Mereka akan memastikan penulisan sejarah dilakukan dengan teliti dan menggunakan data yang valid.
Penulisan sejarah ini diarahkan untuk memiliki nada positif. Ini akan menyoroti pencapaian Indonesia di kancah internasional, guna memperkuat rasa bangga dan kepercayaan diri nasional.
Nada positif tersebut bukan berarti mengabaikan atau mengingkari peristiwa-peristiwa tragis di masa lalu, seperti kerusuhan Mei 1998. Peristiwa tersebut tetap akan dicatat secara faktual.
Kementerian Kebudayaan menargetkan penulisan sejarah nasional sebagai instrumen pemersatu bangsa. Uji publik akan segera dilakukan sebagai bentuk keterbukaan kepada masyarakat.
Rapat kerja tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Komisi X DPR RI, dan jajaran Kementerian Kebudayaan. Komisi X DPR RI juga mendesak percepatan uji publik penulisan buku sejarah. Kementerian Kebudayaan sendiri telah memprogramkan uji publik di beberapa wilayah untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak.
Dengan demikian, penulisan sejarah nasional yang baru ini diharapkan akan menjadi sumber informasi yang komprehensif, akurat, dan dapat memperkuat identitas serta rasa persatuan bangsa Indonesia.
