Menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dan lokal mulai 2029, revisi Undang-Undang Pemilu menjadi agenda penting. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Polhukam), Yusril Ihza Mahendra, menyarankan agar pemerintah yang mengajukan revisi RUU tersebut.
Yusril berpendapat, pemerintah lebih efektif dalam menyatukan suara dibandingkan DPR yang terdiri dari berbagai fraksi dengan kepentingan berbeda. Kecepatan revisi UU Pemilu sangat penting mengingat tenggat waktu Pemilu 2029 yang sudah dekat.
Revisi UU Pemilu: Pemerintah Lebih Efektif
Menurut Yusril, proses revisi UU Pemilu akan lebih efisien jika digawangi pemerintah. Hal ini dikarenakan pemerintah memiliki kesatuan suara, berbeda dengan DPR yang terdiri dari berbagai fraksi dengan kepentingan politik masing-masing.
Proses penyusunan dan pengesahan revisi UU Pemilu perlu dilakukan dengan cepat agar tidak mengganggu tahapan Pemilu 2029. Ketegasan dan keseragaman suara pemerintah diharapkan dapat mempercepat proses ini.
Tenggat Waktu yang Mendesak
Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada 26 Juni 2025, memberikan tenggat waktu yang cukup ketat bagi pemerintah dan DPR. Pemilu 2029 tidak mungkin diundur.
Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden hasil Pemilu 2024 tidak bisa diperpanjang. Berbeda dengan kepala daerah yang memungkinkan adanya penjabat sementara jika diperlukan setelah Pemilu 2029.
Oleh karena itu, revisi UU Pemilu harus segera diselesaikan untuk menghindari kekosongan hukum dan memastikan kelancaran proses demokrasi di tahun 2029. Ketegasan pemerintah dalam hal ini sangat penting.
Perumusan Ulang UU Pemilu dan Masa Jabatan DPRD
Putusan MK yang bersifat final dan mengikat mengharuskan pemerintah dan DPR merumuskan kembali UU Pemilu. Sejumlah permasalahan krusial perlu dibahas, termasuk masa jabatan anggota DPRD.
Pertanyaan mengenai perpanjangan masa jabatan anggota DPRD dan apakah hal tersebut bertentangan dengan konstitusi menjadi fokus pembahasan. Hal ini memerlukan pertimbangan ketatanegaraan yang matang.
Kemenko Polhukam akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menindaklanjuti putusan MK, khususnya terkait harmonisasi aspek hukum. Kerja sama antar kementerian sangat penting untuk penyelesaian masalah ini.
Yusril menekankan perlunya pemikiran serius dari segi ketatanegaraan dalam menghadapi tantangan ini. Koordinasi antar lembaga negara sangat penting untuk memastikan proses revisi berjalan lancar dan tepat waktu.
Penting untuk diingat bahwa revisi UU Pemilu ini bukan hanya sekedar perubahan regulasi, tetapi juga menyangkut prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, setiap tahapan harus dilakukan dengan hati-hati dan terukur.
Dengan mempertimbangkan berbagai aspek, revisi UU Pemilu pasca putusan MK memerlukan pendekatan komprehensif dan kolaboratif. Pemerintah dan DPR perlu membangun komunikasi yang efektif dan transparan untuk mencapai solusi terbaik bagi bangsa.
Proses revisi ini menjadi ujian bagi kemampuan pemerintah dan DPR dalam menjalankan tugas konstitusionalnya. Keberhasilannya akan menentukan kelancaran penyelenggaraan pemilu mendatang.
