Pembangunan infrastruktur di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, kembali menjadi sorotan. Perbaikan trotoar di sejumlah wilayah, khususnya sekitar Pasar Panorama Lembang, menuai kritik karena minimnya perhatian pada perbaikan saluran drainase. Akibatnya, genangan air dan banjir kerap terjadi, terutama saat hujan deras. Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah.
Proyek perbaikan trotoar senilai Rp3,7 miliar yang dibiayai Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini ditargetkan rampung dalam 180 hari. Namun, keluhan warga dan pemerintah desa setempat menyoroti masalah utama yang terabaikan: sistem drainase yang buruk. Ketidaksesuaian antara pembangunan trotoar dan perbaikan saluran air menjadi penyebab utama masalah ini.
Perbaikan Trotoar Lembang: Fokus Estetika Abaikan Fungsi?
Pemkab Bandung Barat, melalui Bupati Jeje Ritchie Ismail, mengungkapkan keprihatinannya atas proyek perbaikan trotoar yang tidak disertai perbaikan saluran drainase. Beliau menekankan pentingnya koordinasi dengan Pemprov Jabar untuk memastikan perbaikan menyeluruh.
Pemkab Bandung Barat telah mengirimkan surat kepada Pemprov Jabar untuk merevisi perencanaan proyek dan memasukkan perbaikan saluran drainase dalam anggaran. Kajian teknis terkait perbaikan saluran drainase juga sedang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Permukiman Kabupaten Bandung Barat.
Tanggapan Pemerintah Desa dan Warga Lembang
Pemerintah Desa Lembang telah dua kali menghentikan sementara proyek tersebut karena ketidaksesuaian perencanaan. Kepala Desa Lembang, Dikdik Sodikin, menyatakan banyak warga yang mengeluhkan genangan air meskipun sebagian trotoar telah selesai dibangun.
Warga berharap perbaikan infrastruktur dilakukan secara holistik, bukan parsial. Perbaikan trotoar tanpa perbaikan saluran drainase hanya mengatasi masalah estetika, bukan masalah banjir yang merupakan masalah utama. Perbaikan yang terintegrasi akan memberikan dampak yang lebih signifikan bagi masyarakat.
Tantangan Koordinasi dan Solusi Jangka Panjang
Banyak titik drainase di Lembang berada di jalan provinsi atau aset Pemprov Jabar. Oleh karena itu, kolaborasi yang erat antara Pemkab Bandung Barat dan Pemprov Jabar sangat krusial untuk mengatasi masalah ini.
Bupati Jeje menekankan pentingnya menyelesaikan masalah banjir secara menyeluruh. Proyek yang selesai tetapi tidak mampu mengatasi banjir berarti proyek tersebut gagal mencapai tujuannya. Harapannya, kajian teknis yang dilakukan Pemkab Bandung Barat akan menghasilkan solusi jangka panjang yang efektif dan berkelanjutan.
Perbaikan infrastruktur di Lembang membutuhkan pendekatan yang terintegrasi dan holistik. Melihat permasalahan ini, penting bagi pemerintah daerah untuk belajar dari pengalaman ini dan memastikan agar proyek pembangunan infrastruktur di masa depan memperhatikan aspek fungsi dan dampak lingkungan secara komprehensif. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur dapat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan mengurangi risiko bencana alam seperti banjir.
