Gagalnya Timnas Putri Indonesia di Kualifikasi Piala Asia Wanita 2026 memicu gelombang protes besar-besaran dari para penggemar sepak bola Tanah Air. Kekecewaan mendalam ini bermuara pada tuntutan kuat untuk segera dibentuknya Liga Putri sebagai fondasi peningkatan prestasi tim nasional. Namun, respon dari PSSI justru menimbulkan kontroversi dan pertanyaan besar mengenai keseriusan pengembangan sepak bola wanita di Indonesia.
Wacana penyelenggaraan Liga Putri yang baru akan dimulai pada tahun 2029, bertepatan dengan Pemilihan Presiden (Pilpres), telah menuai kritik tajam. Banyak pihak mempertanyakan apakah rencana ini murni untuk kemajuan sepak bola wanita atau justru menyimpan agenda politik terselubung.
Kegagalan Timnas Putri dan Desakan Liga Putri
Timnas Putri Indonesia harus mengakui keunggulan lawan-lawannya di Kualifikasi Piala Asia Wanita 2026. Sebagai tuan rumah Grup D, mereka hanya mampu meraih satu kemenangan dan dua kekalahan.
Kegagalan ini memicu amarah dan kekecewaan publik. Banyak yang menilai kurangnya kompetisi profesional sebagai penyebab utama performa timnas yang kurang memuaskan.
Desakan untuk segera membentuk Liga Putri pun membuncah di media sosial. Para penggemar sepak bola Indonesia secara masif menuntut PSSI untuk segera mewujudkan kompetisi tersebut.
Bahkan, protes dilakukan secara langsung oleh para pemain Timnas Putri setelah pertandingan terakhir. Sayangnya, spanduk protes mereka yang menuntut Liga Putri justru direbut oleh pihak panitia penyelenggara.
Janji Molor dan Tuduhan Politik
Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, awalnya berjanji Liga Putri akan dimulai pada tahun 2025. Namun, janji tersebut terus mengalami penundaan.
Target kemudian diundur ke 2026, lalu ke 2027. Kini, rencana terbaru menyebutkan Liga Putri baru akan terwujud pada tahun 2029.
Keputusan ini menuai kecaman. Banyak yang menuding PSSI kurang serius dalam mengembangkan sepak bola wanita dan mempertanyakan motif di balik penundaan berulang tersebut.
Kesamaan waktu penyelenggaraan Liga Putri dengan Pilpres 2029 semakin memperkuat kecurigaan adanya kepentingan politik di baliknya. Hal ini tentu saja menimbulkan pertanyaan besar bagi publik.
Analisis Potensi Penyalahgunaan Politik
Penundaan berulang dan rencana penyelenggaraan Liga Putri yang bertepatan dengan Pilpres membuka peluang terjadinya penyalahgunaan untuk kepentingan politik.
Dana yang dialokasikan untuk Liga Putri, misalnya, berpotensi disalahgunakan atau dimanipulasi untuk keuntungan pihak tertentu.
Potensi politisasi ini mengancam integritas dan tujuan utama pembentukan Liga Putri, yaitu untuk memajukan sepak bola wanita di Indonesia.
Tantangan dan Harapan ke Depan
PSSI perlu memberikan penjelasan yang transparan dan meyakinkan kepada publik mengenai rencana penyelenggaraan Liga Putri pada tahun 2029.
Kejelasan terkait mekanisme, anggaran, dan strategi pengembangan Liga Putri sangat penting untuk membangun kepercayaan publik.
Selain itu, PSSI juga perlu memastikan bahwa penyelenggaraan Liga Putri benar-benar berfokus pada pengembangan prestasi, bukan untuk kepentingan politik tertentu.
Komitmen nyata dari PSSI untuk memajukan sepak bola wanita sangat dibutuhkan untuk menjawab kecemasan dan tuntutan publik. Kegagalan Timnas Putri harus menjadi pembelajaran berharga, bukan hanya sekadar menjadi pemicu kontroversi.
Ke depan, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sepak bola wanita menjadi kunci utama. Penting untuk memastikan bahwa semua pihak berkomitmen untuk memajukan sepak bola putri tanpa terkontaminasi kepentingan politik. Hanya dengan begitu, cita-cita untuk meningkatkan prestasi Timnas Putri Indonesia dapat terwujud. Semoga rencana 2029 bukan sekadar janji kosong, melainkan momentum nyata untuk kemajuan sepak bola wanita di Indonesia.
